Tampilkan postingan dengan label Humaniora. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Humaniora. Tampilkan semua postingan

Rabu, 27 Desember 2017

Bohongi Rakyat, PKI Itu Partai Kiai Indonesia

Desember 27, 2017 Humaniora , 0 Comments
Budayawan Betawi Ridwan Saidi yang hidup di era Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebutkan, partai tersebut mulai gencar melakukan teror sejak 1961 hingga akhirnya mereka di'gulung' oleh rakyat. Karena itu, apabila saat ini PKI betul-betul muncul kembali, hanya ada satu kata. "Lawan!" ungkap pria berusia 75 tahun itu di teras rumahnya kepada Republika.co.id, Kamis (28/9).
Awalnya, tahun 1952 mereka direhabilitasi oleh Soekarno setelah pemberontakan Madiun dengan cara para tokoh PKI diterima menghadap ke Istana. Aidit, Lukman, Tan Ling Djie, mereka diterima oleh Bung Karno," kata dia.

Setelah itu, PKI melakukan persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 1955. Menurut Ridwan, mereka mengerahkan gelandangan pengemis untuk mendukung mereka. PKI memenuhi Jakarta dengan yang Ridwan sebut gembel.

"Penuh Jakarta itu dengan gembel, dan mereka diproses oleh jaringan PKI di kelurahan untuk mendapatkan KTP. Sehingga, hasil Pemilu itu, PKI menduduki posisi keempat untuk pemilihan anggota DPR," ungkap Ridwan.

Pada Pemilu 1955 tersebut, tiga partai di atas PKI adalah PNI, Masyumi, dan NU. Akan tetapi, pada saat pemilihan DPRD, PKI naik menjadi peringkat kedua.

Ridwan menjelaskan, dalam kampanyenya itu, PKI melakukan suatu kebohongan kepada masyarakat. Saat itu, mereka berkata kepada masyarakat, PKI itu singkatan dari Partai Kiai Indonesia. Bahkan, mereka berkampanye menggunakan gambus.

"Kampanye mereka pakai gambus waktu itu. Itu sudah melakukan kebohongan-kebohongan di situ. Kampanyenya juga menyerang pribadi, dulu nggak ada aturannya kan. Dia melempar kebohongan-kebohongan," tutur dia.

Kemudian, Ridwan mengatakan, PKI melakukan banyak aksi yang sebetulnya merusak ketentraman kerja di perusahaan-perusahaan swasta. Saat itu, PKI ingin menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, tidak semua perusahan swasta itu milik pemerintah Hindia-Belanda.

"Kan ada aturan hukum untuk mengambil alih. Macam-macam perusahaan itu, didemo terus-menerus membawa kegelisahan. Sejak 1957, dia terus melakukan aksi-aksi demikian hampir setiap hari," kata dia.

Pada 1960, Undang-Undang (UU) Agraria dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Ridwan, UU tersebut merupakan UU yang bagus. Tapi, dia bingung karena PKI justru menolaknya. Mereka lebih memilih mematok tanah secara sepihak.

Salah satu peristiwa yang ia ingat adalah Peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa itu terjadi tahun 1965. Kala itu, menurut Ridwan, terbunuh seorang TNI, Peltu Sudjono karena mencegah usaha PKI merampas tanah di Bandar Betsi.

"Anehnya, mereka tidak mendukung. Dia lebih mau aksi sepihak duduki tanah di mana-mana sampai terjadi bentrokan fisik dan ada korban lah seperti Bandar Betsi di Sumatera Utara. Itu yang mengherankan saya, kok dia nggak mau UU agraria," ungkap dia.

Ridwan mengaku, pada masa itu bisa dibilang mahasiswa yang sedang berada di kampus untuk kuliah merasa tidak nyaman. Itu karena saat itu harus berhadapan terus-menerus dengan PKI. Terutama para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Dia menuntut pembubaran HMI kan. Dengan aksi yang terus menerus hampir setiap hari. Kan mereka pengangguran, siap aksi," kata dia.

Saat itu, Ridwan tergabung ke dalam HMI. Ia juga menceritakan ketidakadilan PKI melalui kelompok-kelompoknya terhadap organisasinya tersebut kala itu. Seperti menahan undangan acara kenegaraan yang seharusnya juga diikuti oleh pihaknya saat itu.

"Kita mengalami bagaimana mereka menguasai Front Pemuda. Itu kan federasi dari seluruh ormas pemuda. Kita selalu nggak dapet undangan kalau ada acara kemerdekaan, sumpah pemuda dan lainnya itu," tutur dia.

Saat itu, HMI merupakan anggota dari Front Pemuda. Namun, Front Pemuda itu, kata dia, dikuasai oleh Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat merupakan kelompok sayap milik PKI.

Menurut Ridwan, pernah ada kegiatan Rapat Raksasa Merebut Irian Barat. Ketika itu, pihaknya tidak mendapatkan undangan untuk kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, hal itu dilakukan agar HMI dipandang sebagai organisasi yang kontrarevolusi.

"Kan dulu tuduhannya itu HMI kontrarevolusi, 'liat aja tuh Rapat Raksasa Merebut Irian Barat kagak ngikut'. Padahal mah nggak diundang," tutur dia.

Meski demikian, Ridwan dan beberapa kawannya tetap datang dengan cara menyelusup ke dalam acara-acara tersebut. Seperti contohnya saat diadakan acara Pidato Bung Karno yang diselenggarakan oleh Front Nasional.

"Misal gini, dia kalau ada acara nasional, tau-tau kita muncul padahal sudah dihadang. Kita duduk deket-deket die kelompok PKI, Gerwani segala macem," cerita Ridwan.

Melihat HMI yang sudah dihadang tapi bisa masuk ke acara tersebut, menurut Ridwan, kelompok-kelompok sayap PKI tersebut mulai menyanyikan lagu Nasakom Bersatu Hancurkan Kepala Batu. Tapi, kemudian ia dan teman-temannya membalas lagu tersebut dengan Garuda Pancasila.

"Kan kita dengan cara melewati gerbang baru kita pakai atribut. Baru deh dihajar pakai lagu, ya kita bales dengan Garuda Pancasila,hahahahaha," katanya seraya tertawa.
By -
Label:

Selasa, 12 September 2017

Sulitnya Menuju Pusat Konflik Rohingya, Salah Langkah Bisa Dipenjara

September 12, 2017 BERITA , Humaniora 0 Comments


Para pengungsi dari konflik Rohingya yang terjadi di distrik Maungdaw di Biara Meditasi, Sittwe

PEMERINTAH Myanmar, tampaknya, menyembunyikan sesuatu atas konflik yang terjadi di Distrik Maungdaw, Negara Bagian Rakhine. Daerah dengan luas 3,538 kilometer persegi yang menjadi pusat konflik itu tertutup bagi orang asing dan terbatas untuk warga lokal. Kalau mereka nekat melintas secara ilegal, hukumannya bukan disuruh putar balik, tetapi penjara!

Jarak Maungdaw dari Sittwe, ibu kota Rakhine, sebenarnya hanya 100 km. Kurang lebih seperti jarak Surabaya ke Malang atau lebih dekat dari Jakarta ke Bandung. Untuk menuju ke tempat itu, Jawa Posharus menyeberang sungai terlebih dahulu dengan menggunakan kapal dan dilanjut perjalanan darat.

Namun, untuk menyeberang dengan waktu sekitar tiga jam itu, harus ada izin. Apalagi jika melewati jalur darat. Ketika memasuki Buthidaung, Jawa Pos sudah dimintai bukti izin tertulis. "Larangan sudah ditulis di imigrasi bandara," ujar penerjemah Myo Thant Tun mengingatkan.

Memang, ketika baru pertama mendarat di Sittwe, di meja imigrasi sudah tertulis area mana saja yang boleh dilalui tanpa izin khusus. Di antara 17 township yang berada di Arakan (nama lama Rakhine), 16 boleh disinggahi dengan bebas. Namun, ada satu wilayah yang dilarang: Maungdaw.
Para pengungsi dari konflik Rohingya yang terjadi di distrik Maungdaw di Biara Meditasi, Sittwe

Jika sudah telanjur berada di Sittwe dan belum mengantongi izin, sebenarnya izin bisa diajukan di situ. Namun, dibutuhkan waktu sampai dua hari paling cepat. Itu juga belum tentu permohonan izin masuk Maungdaw dikabulkan.


Apalagi, konflik belum selesai dan ARSA memiliki senjata untuk melukai," imbuh Myo. ARSA adalah Arakan Rohingya Salvation Army. Oleh pemerintah Myanmar, kelompok itu disebut sebagai teroris karena sudah berikrar ingin mendirikan negara Islam dan berafiliasi dengan ISIS.

Terbaru, ARSA sudah mengirim pesan perang kepada pemerintah Myanmar dengan mengancam meledakkan bom di beberapa kota utama. Misalnya, Yangon, ibu kota Nay Pyi Taw, Mandalay, dan Mawlamyaing. ARSA saat ini selain memiliki senjata api dan senjata tajam, juga punya bom.

Saat mencari informasi ke beberapa orang, termasuk guide yang sudah terbiasa menjalin komunikasi dengan organisasi non pemerintah untuk memasuki kawasan Maungdaw, Jawa Pos diberi opsi. Salah satunya menggunakan perahu. "Wajah Anda mirip orang Myanmar, saya rasa kita bisa masuk Maungdaw," terang lelaki gemuk yang tak mau disebutkan namanya itu.

Sekali jalan, dibutuhkan waktu empat jam. Namun, untuk mencari perahu lainnya, tidak bisa cepat. Perlu menunggu keesokan harinya. Artinya, harus menginap semalam di daerah konflik yang sudah menghilangkan banyak nyawa itu. "Dengan catatan tidak diperiksa petugas di tengah jalan. Lewat perahu, berarti ilegal, dan bisa langsung dipenjara," katanya.

Opsi lain yang lebih cepat adalah menyewa speedboat secara pribadi. Namun, memasuki daerah konflik membuat pemilik perahu memasang tarif tinggi. Yakni, sekitar Rp 5 juta. Soal garansi keamanan? Tidak ada. Jika tertangkap, ya siap-siap menginap di hotel prodeo.

Akses menuju pelabuhan juga tidak terlalu baik. Justru melewati pos pengamanan militer yang tidak terlalu ketat. Selama bersama warga lokal dan memiliki wajah Asia Tenggara, pengunjung bisa langsung lewat begitu saja. Setelah itu, melalui jalanan beraspal yang rusak dengan ditemani pemandangan sawah dan tambak.

Tetapi, di kiri dan kanan, dalam radius beberapa kilometer ada beberapa kamp militer. Entah berupa barak, perbekalan, ataupun kompleks permukiman. Meski aktivitas cenderung tidak terlihat, kompleks militer itu seperti memberikan jaminan jika konflik meluas sampai Sitwee, mereka siap mengamankan.


Sampai saat ini, militer Myanmar belum mengurangi kekuatannya di Maungdaw. Termasuk di Buthidaung yang menjadi kota besar di Maungdaw. Arif, salah seorang muslim Rohingya yang ditemui Jawa Pos di Yangon, sempat mengatakan bahwa keluarganya ada di Buthidaung. "Kabar terakhir, ada sekitar 2 ribu orang yang masih bersembunyi di hutan," te­rangnya. Sejak konflik meletus pada 25 Agustus, Arif mengaku tidak tahu nasib keluarganya.


Keamanan untuk menuju titik tengah konflik makin tidak menentu karena militer Myanmar memasang banyak ranjau darat. Terutama di kawasan yang berada di sekitar perbatasan Bangladesh. Itu dibenarkan Amnesty International yang mengungkapkan adanya pelanggaran HAM berat oleh militer.


Amnesty International menyampaikan, hasil perkembangan sementara dari investigasi lapangan menunjukkan, ranjau darat antipersonal itu dipasang untuk mencegah kembalinya pengungsi Rohingya ke Negara Bagian Rakhine. Padahal, pengguna­an jenis ranjau tersebut telah dilarang secara internasional.

Amnesty International menemukan tiga orang -dua di antaranya anak-anak- terluka parah dan seorang meninggal akibat ranjau tersebut. Tim Respons Krisis Amnesty International yang dipimpin Tirana Hassan berada di perbatasan Myanmar dan Bangladesh untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait. "Ranjau ini memperparah keadaan di Rakhine. Membahayakan nyawa pengungsi yang melintas," ujar Tirana.

Militer Myanmar memang sempat membantah dan menuding kelompok teroris sebagai pelaku penanaman ranjau itu. Namun, Dhaka telah mengirim nota protes resmi ke Yangon atas penanaman ranjau tersebut.

Sementara itu, pengungsi Rohingya yang terus mengalir ke Bangladesh membuat PBB kewalahan. Juru Bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Vivian Tan mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk mengurus semua pengungsi yang baru datang. Selama dua pekan ini, sudah ada 290 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh. Mayoritas tinggal di area perbatasan yang sebelumnya tak berpenghuni.

Bukan hanya UNHCR yang merasa tak mampu mengurus semua pengungsi, lembaga-lembaga kemanusiaan yang terjun ke lokasi merasakan hal serupa. Setiap hari ribuan orang terus berdatangan dalam kondisi yang mengenaskan dan kelaparan. Beberapa lembaga PBB dan organisasi non pemerintah (NGO) mengunjungi lokasi-lokasi pengungsian seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat.


"Sebagian besar pengungsi yang baru datang terus memberi tahu kami bahwa rumah ataupun desa mereka dibakar," ujar Vivian Tan saat diwawancarai secara khusus oleh Al Jazeera akhir pekan ini.


Mereka harus berjalan 3-9 hari sebelum tiba di Bangladesh. Itu pun belum tentu dalam kondisi hidup. PBB memperkirakan konflik terbaru di Rakhine, Myanmar, itu telah merenggut sedikitnya seribu nyawa. Beberapa pengungsi harus melahirkan dalam pelarian. Salah satunya adalah pengungsi di kamp Nayapara, Teknaf, Bangladesh. Seorang pengungsi melahirkan bayi kembar saat melarikan diri dari Rakhine. Setiap hari selalu ada kisah menyedihkan yang menyayat hati.


Tak semua anak-anak yang mengungsi ditemani orang tuanya. Banyak di antaranya yang benar-benar sendirian.


(i
By -
Label: , , ,

Mengunjungi Pengungsi Muslim Rohingya Tak Semudah ke Kamp Buddha-Hindu

September 12, 2017 BERITA , Humaniora 0 Comments

Ilustrasi: Aktivitas anak-anak Rohingya yang mengaji di sore hari. Foto ini diambil dari desa Muslim yang ada di Sittwe


MENGUNJUNGI pengungsi Rohingya di Sittwe tidak semudah memasuki kamp pemeluk Buddha maupun Hindu. Ganjalan utama berupa izin khusus untuk masuk. Sebab, pemerintah Myanmar melarang jurnalis masuk ke kamp pengungsi Rohingya. Hanya organisasi non pemerintah yang diperbolehkan. Itu pun dengan syarat ketat.


Kamp pengungsi Rohingya sebenarnya tidak jauh dari jantung Kota Sittwe. Sekitar 15 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk sampai di daerah yang dilafalkan menjadi Hla Ma Se itu.

Tapi, begitu memasuki area penampungan itulah, problem menghadang. Petugas di pos penjagaan langsung menanyakan izin khusus dari pemerintah Myanmar.

Izin yang dikeluarkan juga tidak bisa digunakan untuk sembarang orang. Maksudnya, harus sesuai dengan yang didaftarkan.

Kemungkinan untuk menerabas tanpa lewat pos penjagaan juga sangat sulit. Sebab, semua sudut dijaga dengan ketat. "Tanpa izin, mustahil bisa masuk," ujar seorang teman dari lembaga kemanusiaan Indonesia yang tidak mau disebutkan namanya.

Sejumlah sumber di kalangan pegiat kemanusiaan menyebutkan, bahkan ketika sudah mengantongi izin pun, mereka tetap tak leluasa. Sangat diawasi dan dibatasi. Otomatis diharamkan pula menyampaikan informasi yang dianggap merugikan pemerintah.

"Kami juga harus hati-hati karena diawasi," tutur si teman tadi.

Penjagaan terhadap kamp muslim ketat karena pemerintah Myanmar tidak ingin mereka menjalin hubungan dengan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Apalagi, menurut pemerintah Myanmar, kelompok ekstrem tersebut sudah berbaiat ke ISIS dan sempat mengancam akan melakukan aksi teror di beberapa kota, termasuk Yangon.

Namun, ketatnya penjagaan itu justru menambah panjang daftar hitam persekusi yang dilakukan pemerintah Myanmar. Dalam laporan Burma Human Right Networks (BHRN), muslim kerap dianaktirikan oleh pemerintah.

"Sebanyak 120 ribu orang Rohingya tetap ada di kamp (di Sittwee), sementara yang di luar kondisinya semakin parah," ujar Direktur Eksekutif BHRN Kyaw Win kepada Jawa Pos.

Dia lantas memberikan sebuah laporan yang berisi berbagai persoalan muslim di Myanmar. Misalnya, sulitnya muslim men­dapat kartu identitas, termasuk national registration cards (NRCs).

Di satu sisi, pemerintah Myanmar seolah-olah membuka pintu bagi kalangan muslim untuk mendapatkan kartu identitas. Tapi, di sisi lain, syarat-syarat yang dikenakan terlalu berat untuk dipenuhi.

Pemerintah juga mempersulit muslim yang ingin memperbaiki atau membangun ulang masjid maupun madrasah yang sudah rusak. "Itu termasuk dalam strategi untuk menolak eksistensi muslim," imbuhnya.

Kondisi itu diperburuk dengan ditolaknya perayaan hari penting umat Islam di kalender. Semua itu akhirnya turut menyuburkan resistansi kepada muslim. Buntutnya, di beberapa kawasan, muncul sentimen untuk menciptakan daerah bebas muslim. Catatan BHRN, ada desa yang sampai memasang peringatan agar muslim tidak masuk wilayah itu.



By -
Label: , , ,

Senin, 11 September 2017

DR Abdul Hadi WM: Muncul Kemunafikan dalam Kasus Rohingya

September 11, 2017 BERITA , Humaniora 0 Comments


Sejumlah warga Rohingya beraktivitas di kamp pengungsian internal Sittwe, negara bagian Rakhine, Myanmar, Minggu (3/9).



Filsuf dan Guru Besar Universitas Paramadina Jakarta Prof DR Abdul Hadi WM menyatakan muncul situasi yang munafik di Indonesia ketika melihat tragedi yang menimpa Muslim Rohingnya di Myanmar.

Fakta ini, katanya, terlihat jelas karena ada banyak pihak yang selalu berusaha mengecilkan penderitaan yang menimpa Muslim Rohingya, tetapi pada saat yang sama mereka selalu membesar-besarkan bila ada tragedi yang menimpa warga non Muslim lainnya sebagai kekerasan atau kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.

“Selama ini saya sudah banyak ’nguping’ dan menjadi tahu bila  cukup banyak orang anti Islam di Indonesia yang mensyukuri tragedi yang dialami Muslim Rohingya. Mereka takut-takut menyebut Muslim dan menggantinya dengan kata 'etnis'. Dalam hati mereka bersorak sorai atas malapetaka yang dialami Muslim Rohingya. Alasannya karena yang terkena malapetaka itu Muslim,’’ kata Abdul Hadi, kepada Republika.co.id, (8/9).

Abdul Hadi mengatakan semenjak hari ini hingga bertahun-tahun lalu dirinya sudah banyak berjumpa dengan tokoh-tokoh dari Filipina, Jepang, Malaysia, Thailand, Belanda, Indonesia, Jerman, Amerika, Korea Selatan dan lain-lain, yang bersikap seperti itu. Mereka selalu membesar-besarkan bila ada konflik atau kekerasan yang menimpa warga di luar umat Islam, namun selalu mengecil-ngecilkan persoalan ketika kekerasan yang sama menimpa kaum Muslim.

“Saya pernah berdebat dengan tokoh cendekiawan Chandra Muzafar di Malaysia tentang perlakuan tidak adil terhadap minoritas Muslim Pattani dan Filipina.. Mereka bicara sayup-sayup saja. Tetapi manakala bicara soal Timor Timur, wah gegap gempita mereka ngomongnya. Itu tahun 1990-an. Nah, untuk Rohingnya saya belum dengar apa kata mereka,’’ kata Abdul Hadi.

Bukan hanya itu, lanjut Abdul Hadi, mulai sekarang Muslim Indonesia juga dituntut semakin waspada dan kian jeli melihat perkembangan situasi. Salah satunya adalah mewaspadai penyelesaian konflik Rohingnya dengan berkedok pada pecitraan toleransi dan langkah bijak bestari.

“Jangan mudah kepincut kata-kata toleransi. Di dalam kata toleransi boleh jadi tersembunyi intoleransi,’’ ujarnya,

Abdul Hadi lebih lanjut mengatakan pada saat sekarang mulai ada indikasi adanya segelintir orang di Indonesia yang ingin menyama-nyamakan FPI dengan gerombolan pendeta Buddhis radikal Myanmar yang terlbat langsung genosida dan pengusir Muslim Rohingya dari tanah air mereka.

Mereka pura-pura tak tahu bahwa FPI tidak pernah membunuh penganut Buddha dan tidak pernah membakar rumah-rumah dan perkampungan mereka. Tidak juga didukung militer seperti di Myanmar.


‘’Maka waspadailah setiap upaya untuk menutup-nutupi bahwa di sana ada perang agama dan kebencian terhadap Islam yang sudah merasuki jiwa mereka secara mendalam. Waspadai penyelesaian pura-pura berkedok toleransi dan langkah bijak bestari. Jangan pakai kata’toleransi" digunakan untuk menakut-nakuti orang Islam. Mereka lupa siapa yang membunuh Muslim Madura di Kalimantan. Dan siapa yang mulai membantai dan membakar mesjid dalam Konflik Ambon,’’ tegasnya.
By -
Label: , ,
Way2Themes