Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak prihatin kasus Siyono Jilid 2 terulang lagi. Menurutnya, Polisi harus terbuka kepada publik terkait kematian Muhammad Jefri (MJ), terduga teroris yang ditangkap Densus 88, kemudian setelah satu hari dikembalikan dalam kondisi meninggalkan dunia.

“Terlepas dari apakah Muhammad Jeffri terlibat dalam jaringan Terorisme atau tidak, Saya menganggap Densus 88 harus terbuka terkait dengan kematian Muhammad Jefri”, tegas Dahnil dilansir Sangpencerah.id, Rabu (14/2/2018).

Dahnil menuturkan, jangan sampai polisi mengabaikan penegakan hukum yang beradab dan mengulangi preseden buruk kematian Siyono di Klaten yang Pemuda Muhammadiyah tangani 1,5 Tahun yang lalu. Menurutnya, peristiwa seperti ini bukan justru mengubur terorisme namun justru mereproduksi terorisme baru.

Dahnil mengaku menemukan sinyal banyak kejanggalan terkait dengan kematian MJ. "Oleh sebab itu agar sinyal kejanggal-kejanggalan tersebut tidak menjadi fitnah dan tuduhan terhadap Kepolisian, penting agaknya, Densus 88, perlu menjelaskan secara terbuka hasil autopsi terhadap MJ, dan penting dilakukan autopsi yang lebih independent terkait sebab kematian MJ”, jelasnya.

Menurutnya, autopsi ini untuk membuktikan apakah benar yang bersangkutan meninggal karena komplikasi penyakit seperti keterangan polisi, atau karena faktor yang lain. "Dan densus 88 juga harus bisa menjawab, kenapa keluarga dilarang membuka kafan jenazah MJ pada saat diserahkan kepada keluarga," ungkapnya.

Dahnil berharap Densus 88 dan Kepolisian terbuka, dan bila memang ada kesalahan dan maka harus ada hukuman pidana yang jelas. "Tidak seperti kasus Siyono yang sampai detik ini tidak jelas penuntasan hukumnya, meskipun autopsi terang sudah membuktikan Siyono meninggal karena penganiayaan bukan karena yang lain," katanya.

Dahnil juga menyarankan keluarga berusaha mencari keadilan secara aktif dan tidak perlu takut. "Silahkan bawa kasus kematian MJ ke Komnas HAM agar bisa ditangani oleh institusi negara tersebut, untuk dibuktikan penyebab kematian MJ. Ini penting, dan polisi tidak boleh tertutup terkait dengan hal ini”, tandas Danhil.

SLEMAN: Kemarin sore, Minggu (11/2), DPC Sleman mengadakan ta'aruf BACALEG PBB Untuk calon Anggota DPR RI dari wilayah DIY.
Acara yang diinisiasi oleh DPC PBB Sleman tersebut diadakan di Rumah makan Parangtris, Jl. Parangtritis Yogyakarta dan diikuti oleh DPW PBB DIY, DPC Bantul, DPC Gunungkidul, DPC Kota Yogyakarta, dan DPC Sleman selaku penyelenggara. 

Perlu diketahui bahwa beberapa hari yang lalu Nardiyono Wibowo menghubungi KH Drs Busro Alkarim sekaku ketua DPC PBB Kab Sleman dan Drs HM. Nadjib selaku ketua KAPPUCAB Sleman dengan maksud untuk mengajukan permohonan menjadi caleg RI daerah pemilihan Yogyakarta. 

Menindak lanjuti permohonan tersebut, DPC PBB Sleman mengundang semua fungsionaris DPW PBB Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua DPC PBB se DIY. Nardiyono Wibowo SH.MHum, yang mantan KA Kanwil Dep.Huk.Ham itu menguraikan panjang lebar apa maksud dan tujuan mengajukan diri menjadi caleg DPR RI Dapil DIY. 

Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) tersebut mendapat aplaus dan dukungan semua DPC dan DPW yang hadir. Bahkan mendorong untuk tanpa ragu-ragu maju dengan semangat dan penuh optimisme. 

BRAY Sitoresmi Prabuningrat selaku ketua DPW PBB DIY mengapresiasi semangat dan tekad Nardiyono Wibowo yang siap maju melalui Dapil DIY tersebut. Beliau berharap dengan majunya Nardiyono Wibowo bisa menggerakkan hati kader-kader lainnya untuk tanpa ragu-ragu membesarkan Partai dengan memberikan sumbang sihnya melalui kesediaan menjadi caleg, baik caleg RI, Propinsi, maupun Kabupaten/kota.


Ditempat yang sama ketua Majlis Pertimbangan Partai Drs H. Daru Lalito Wistoro berharap bacaleg dari DIY yang akan diajukan ke DPP bisa disetujui. Sebab merekalah yang tahu secara riel keadaan situasi dan kondisi didaerah. Acara diakhiri sholat maghrib berjama'ah dan makan bersama. (Red)

SLEMAN | KPU Sleman akan melakukan verifikasi fakatual Kepengurusan dan keanggoaan Partai Bulan Bintang Kabupaten Sleman Hari Kamis, 1 Februari 2018.
Komisioner KPU Sleman Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Imanda Yulianto menuturkan, tim dari KPU akan mendatangi masing-masing kantor DPC. Nantinya dari parpol yang akan mendatangkan 50 anggota untuk di cek kesesuaian antara KTP, KTA yang asli.
“Untuk partai baru juga akan menyesuaikan dengan peraturan baru. Dimana perlakukannya setara dengan parpol peserta Pemilu 2014. Partai baru yang diverfikasi hanya terkait keanggotannya saja. Karena untuk kepengurusan dan kantor sudah dilakukan. Sedangkan partai peserta Pemilu 2014, yang diverifikasi adalah kantor, kepengurusan dan keanggotaan,” katanya, Senin (29/1/2018).
Imanda menjelaskan, metode verifikasi dengan cara sampling, yakni 5 persen dari batas minimal keanggotaan. Jadi parpol akan mendatangkan 50 anggota untuk dicek kesesuaiannya antara fotocopy KTP/A dengan yang asli.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman Ibnu Darpito menuturkan, verifikasi yang dilakukan KPU tersebut adalah respon dari putusan MK yg mengharuskan semua parpol diverifikasi. Saat ini proses verifikasi jauh lebih mudah dari sisi pelaksanaannya dibanding yang lama. Untuk itu pihaknya berharap Parpol dapat mengikuti verifikasi, agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu.
“Kami juga menghimbau kepada Parpol saat verifikasi nanti harus memastikan keberadaan kantor parpol, kehadiran pengurus dan anggota. Selain itu juga memastikan saat verifikasi nanti anggota yang terdaftar telah sesuai dengan data yang ada dalam sipol. Dengan cara membuktikan dengan KTP dan KTA. Bila Parpol dapat memastikan hal tersebut, kemungkinan besar akan dapat melewati tahapan verifikasi ini,” ujarnya.