Kamis (18/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Pemerintah melakukan  rapat pleno tertutup. Rapat membahas keberlanjutan proses verifikasi faktual dan pemberlakuan verifikasi faktual paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017.

Saat ditemui di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Selatan (18/1), Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU akan tetap melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik lama. Pasalnya, di dalam Putusan MK, MK menyebutkan verifikasi faktual. Pun, verifikasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tak sama dengan verifikasi di lapangan.

“KPU memandang bahwa putusan MK itu di dalam hampir setiap pertimbangan hukumnya yang terkait dengan proses verifikasi menyebutkan verifikasi adalah verifikasi faktual. Jadi sikap KPU, kami mau tetap ada verifikasi faktual, meski prosedurya berbeda karena kondisi tidak normal,” kata Arief.

Prosedur verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU yakni membagi verifikasi faktual ke dalam tiga tahap, yakni verifikasi faktual di tingkat kepengurusan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Verifikasi faktual menggunakan metode sampel sebesar 5 atau 10 persen dari setiap kepengurusan dan anggota partai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan.

“Awalnya kami ingin menelusuri semua kepengurusan dan anggota partai, tapi KPU, DPR, dan Pemerintah sepakat untuk tidak melewati batas 17 Februari (penetapan partai politik peserta pemilu), jadi kami gunakan metode sampling yang tidak menurunkan substansi verifikasi faktual ini,” jelas Arief.

Adapun Anggota KPU, Pramono Ubaid, menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan dengan mendatangi kantor partai untuk memeriksa kepengurusan partai, keterwakilan 30 persen perempuan dalam pengurus partai, domisili kantor, dan keanggotaan partai.

Verifikasi keanggotaan dilakukan dengan dua cara. Pertama, partai menghadirkan nama-nama anggota hasil sampel di kantor partai. Kedua, KPU memeriksa kesesuaian data Sipol dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota partai.

“Begitu prosedurnya. Semalam disetujui dalam rapat konsultasi. Mohon dipahami mengapa kami mengajukan konsep seperti ini. Jika mau dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka penetapan partai politik peserta pemilu 2019 akan jatuh pada 29 Maret,” kata Pramono saat dimintai keterangan melalui whatsapp (19/1).

Verifikasi faktual terhadap 12 partai politik lama akan mulai dilaksanakan pada 22 Januari. Tak ada tambahan anggaran dari Pemerintah. Verifikator 12 partai adalah komisioner dan staf KPU kabupaten/kota.

Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang capres yang tetap 20 persen dinilai bermuatan politis. Putusan itu disebut tak memiliki argumentasi hukum yang jelas.

Banyak kalangan, termasuk saya, jauh sebelum pembahasa UU Pemilu dimulai berpendapat bahwaambang batas pencalonan presiden sudah tidak lagi relevan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden dan DPR.

Tesis sederhananya adalah, suara hasil pemilu legislatif yang dalam pemilu presiden sebelumnya dijadikan sebagai ambang batas pencalonan presiden, sudah tidak bisa lagi dilaksanakan, karena Pemilu DPR dan Pemilu Presiden dilaksanakan dalam waktu dan jam yang bersamaan pada 2019 nanti. Artinya, sudah tidak ada lagi hasil pemilu legislatif yang bisa dijadikan sebagai ambang batassebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Untuk memahami ini, tentu tak perlu orang yang harus belajar hukum tata negara, sistem politik, serta ilmu pemerintahan selama bertahun-tahun.

Namun, politik hukum Presiden Jokowi yang disokong penuh oleh partai politik pendukungnya di DPR–minus PAN–memilih jalan lain. Presiden Jokowi sebagai pemegang separuh kekuasaan pembentuk undang-undang menginginkan tetap adanya ambang batas pencalonan presiden, layaknya Pemilu Presiden 2009 dan 2014. Presiden Jokowi melalui Kementerian Dalam Negeri dalam pembahasan UU Pemilu dari awal ngotot menolak angka ambang batas pencalonan presiden dikurangi, apalagi ditiadakan.

Argumentasi yang disampaikan, Presiden Jokowi tidak ingin pengaturan di dalam UU Pemilu berjalan mundur. Jika ambang batas pencalonan presiden ditidakan, menurut Presiden Jokowi, itu adalah pilihan mundur karena pada Pemilu 2014 saja terdapat angka ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu legislatif secara nasional.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa perlu penyederhanaan sistem politik. Juga angka ambang batas pencalonan presiden dinarasikan untuk menciptakan sistem presidensial yang kuat dan efektif.

Alasan dukungan terhadap pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang tidak jauh berbeda juga selalu didengungkan oleh partai politik pendukung pemerintah di DPR. Alasan lain yang selalu dikatakan, Presiden Jokowi bersama partai politik pendukung pemerintah mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pernah dua kali menguji konstitusionalitas ambang bataspencalonan presiden.

Mahkamah memang memutus dalam amarnya bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Meskipun, jika dibaca utuh, putusan MK dan membaca Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, dalam konsepsi pemilu serentak ambang batas pencalonan presiden sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Tapi sudahlah. Tulisan ini tidak akan mendebat lagi argumentasi Presiden Jokowi dan partai politik pendukungnya terkait pengaturan ambang batas pencalonan presiden.

Tulisan ini justu hendak menyampaikan potensi bahaya layaknya bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jika bom waktu itu meledak, Presiden Jokowi adalah pihak yang paling berpotensi dirugikan dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden. Kenapa?

Sulit dibantah bahwa tujuan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden adalah untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden pada Pemilu 2019 nanti. Sulit juga dibantah, jika jumlah pasangan calon presiden terbatas, pihak yang paling diuntungkan dalam kondisi tersebut adalah Presiden Jokowi sebagai calon petahana. Apalagi Presiden Jokowi memegang modal politik cukup kuat: sepanjang hasil survei yang pernah saya ikuti, tingkat kepuasaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi agaknya tak pernah kurang dari angka 40%.

Hingga hari ini, sudah ada Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Persaturan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura yang sudah mendeklarasikan akan mengusung Presiden Jokowi pada Pemilu Presiden 2019. Dengan kondisi ini, tanpa partainya sendiri pun (baca: PDI-Perjuangan) Presiden Jokowi sudah bisa mendapatkan tiket pencalonan Presiden 2019. Artinya, dengan pengaturan ambang bataspencalonan presiden, dipastikan butuh koalisi beberapa partai politik untuk memenuhi angkaambang batas pencalonan presiden, karena angkanya diambil dari hasil Pemilu 2014.

Tapi, Presiden Jokowi perlu mengingat kembali kiasan politik klasik Indonesia: tak ada yang pasti dalam politik. Dalam politik, yang pasti adalah ketidakpastian itu. Lalu sudah amankah tiket pencalonan Presiden Jokowi? Jawabannya adalah ketidakpastian itu.

Dengan masa pencalonan presiden Pemilu 2019 masih sekitar 26 bulan lagi, tentu apa pun masih bisa terjadi. Presiden Jokowi bukanlah kader dari partai yang sudah mendeklarasikan akan mengusungnya sebagai pasangan calon presiden. Kemungkinan partai politik tersebut berbalik badan untuk tidak mencalonan Presiden Jokowi tentu masih terbuka kemungkinan.

Dengan kiasan sederhana tidak ada yang pasti dalam politik, kemungkinan itu masih sama besarnya dengan kemungkinan seluruh partai politik tersebut mencalonkan Presiden Jokowi untuk Pemilu 2019. Presiden Jokowi tentu saja sudah tahu bahwa PDI-P sebagai partai di mana Presiden Jokowi adalah kadernya, dipastikan tidak bisa mengusung pasangan calon presiden sendiri dengan angkaambang batas berdasarkan hasil Pemilu 2014. Persentase kursi PDI-P di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014 “hanya” 18%.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi perlu hati-hati betul untuk hal ini. Sangat mungkin pengaturanambang batas pencalonan presiden ini justru akan menyulitkan pencalonan Presiden Jokowi, andai partai politik yang sudah menyatakan dukungan saat ini berbalik badan. Beberapa bakal calon kepala daerah pastinya pernah mengalami fenomena peralihan dukungan partai politik di detik akhir pencalonan seperti itu.

Soal penyebab partai politik itu berbalik badan, adalah sebuah kemugkinan dalam ketidakpastian pilihan politik itu sendiri. Semoga sehat selalu Presiden Jokowi! []

FADLI RAMADHANIL

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

Sumber: http://rumahpemilu.org/id/jokowi-dan-bom-waktu-ambang-batas-pencalonan-presiden-oleh-fadli-ramadhanil/

Menurut Ray, keterlambatan MK itu juga bisa menggangu kinerja KPU.

"Bisa-bisa KPU ubah jadwal tahapan pemilu misalnya kalau diputuskan semua partai politik wajib ikut verifikasi ulang," ujar Ray.

Jika MK terlambat memutuskan Uji Materi UU Pemilu maka bisa saja terjadi peristiwa pada pemilu sebelumnya.

Baca Juga :

• Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Inkonstitusional dan Rawan Kolusi
• MK Didesak Putuskan Uji Materi UU Pemilu

Dengan kata lain, Uji Materi UU Pemilu dikabulkan namun semua tahapan pemilu sudah selesai dilakukan.

"Misalnya diputuskan semua partai harus diverifikasi namun karena tahapan verifikasi sudah lewat maka tidak diterapkan lagi. Jika ini terjadi maka putusan MK tidak berguna lagi bagi si pemohon dan telah kehilangan manfaat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, MK telah menargetkan seluruh uji materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu rampung pada Januari 2018.

Alasannya, menurut Ketua MK Arief Hidayat agar tidak menganggu kalender ketatanegaraan, proses pemilu berikutnya.

Menurut Arief, hampir semua gugatan uji materi tentang UU Pemilu ke MK telah selesai dalam proses persidangan.