BAROMET.INFO|Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai penunjukkan pelaksana tugas (Plt) gubernur dari Polri dalam masa pilkada 2018 justru akan membebani presiden.
“Kalau nanti kinerjanya kurang baik dan terjadi situasi kurang kondusif, maka Presiden yang akan menjadi sasaran protes publik,” katanya, Kamis (25/1) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan terkait informasi yang disampaikan Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul kemungkinan dua perwira tinggi Polri untuk mengisi kekosongang jabatan Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dalam masa Pilkada 2018.
Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, Wakapolri Komjen Syafruddin saat memberikan arahan mengatakan, ada dua perwira tinggi Polri yang mendapat kepercayaan untuk memimpin sementara di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Dua perwira tinggi Polri tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat serta Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
Polri, kata dia, masih menunggu surat resminya dari Menteri Dalam Negeri untuk memastikan siapa yang akan menduduki jabatan sementara tersebut.
Sementara itu, Zulkifli mengatakan baru mendengar informasi tersebut.
Menurut Zulkifli, Hasan Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah provinsi strategis dengan jumlah penduduk padat, mengapa tidak menunjuk pejabat eselon satu dari Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, saat ini sudah memasuki tahun politik dan politik nasional menjadi dinamis.
Untuk itu, bila hal itu benar nantinya, Zulkifli mempertanyakan keputusan Menteri Dalam Negeri yang kurang lazim dengan menunjuk personil dari Polri menjadi Plt gubenur tersebut.
