BLOG PBBSLEMAN

Senin, 01 Oktober 2018

Kisah Kemeja Penuh Tambalan Mohammad Natsir

Admin Oktober 01, 2018 M. Natsir , Pahlawan Nasional 0 Comments

DARI balik lemari yang menjadi sekat ruang tamu, Sitti Muchliesah bersama empat adik dan sepupunya mencuri dengar pembicaraan ayahnya, Mohammad Natsir, dengan seorang tamu dari Medan. Hati remaja-remaja itu berbunga ketika mendengar si tamu hendak menyumbangkan mobil buat ayah mereka.

Lies panggilan Siti menyangka mobil Chevrolet Impala yang sudah terparkir di depan rumahnya di Jalan Jawa 28 (kini Jalan H.O.S. Cokroaminoto), Jakarta Pusat, itu akan menjadi milik keluarganya. Sedan besar- buatan Amerika ini tergolong “wah” pada 1956. Saat itu Natsir, yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri, hanya punya mobil pribadi bermerek DeSoto yang sudah kusam.

Aba-demikian anak-anaknya memanggil Natsir-ketika itu masih anggota parlemen dan memimpin Fraksi Masyumi. “Dia ingin membantu Aba karena mobil yang ada kurang memadai,” kata putri tertua Natsir yang saat itu baru masuk usia 20 tahun.

Harapan anak-anak naik mobil Impala buyar saat ayah mereka menolak tawaran dengan amat halus agar tidak menyinggung perasaan tamunya. “Mobil itu bukan hak kita. Lagi pula yang ada masih cukup,” Lies menirukan ucapan ayahnya ketika mereka bertanya.

Nasihat itu begitu membekas di hati Lies, kini 72 tahun. Aba dan Ummi Nurnahar-ibunda Lies-selalu berpesan kepada anak-anaknya, “Cukupkan yang ada. Jangan cari yang tiada. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat.”

Ketika sang ayah menjadi Menteri Penerangan pada awal 1946, Lies mengenang mereka tinggal seadanya di rumah milik sahabat Natsir, Prawoto Mangkusasmito, di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sewaktu pusat pemerintah pindah ke Yogyakarta, keluarga Natsir menumpang di paviliun milik Haji Agus Salim di Jalan Gereja Theresia, sekarang Jalan H Agus Salim.

Periode menumpang di rumah orang baru berakhir ketika mereka menempati rumah di Jalan Jawa pada akhir 1946. Rumah tanpa perabotan ini dibeli pemerintah dari seorang saudagar Arab dan kemudian diserahkan untuk Menteri Penerangan. “Kami mengisi rumah itu dengan perabot bekas,” kata Lies.

Selama menjadi menteri, Natsir jarang bertemu dengan keluarga karena lebih banyak berdinas di Yogyakarta. Di sana pula dia pertama berjumpa dengan guru besar dari Universitas Cornell, George McTurnan Kahin. “Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan ia seorang menteri dalam pemerintahan,” tulis Kahin dalam buku memperingati 70 tahun Mohammad Natsir.

Dia melihat sendiri Natsir mengenakan jas bertambal. Kemejanya hanya dua setel dan sudah butut. Kahin, yang mendapat info dari Haji Agus Salim me-ngenai sosok Natsir, belakangan tahu bahwa staf Kementerian Penerangan mengumpulkan uang membelikan pakaian supaya bos mereka terlihat pantas sebagai seorang menteri.

Penampilan Natsir tidak berubah saat menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Keluarga Natsir menempati rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur (sekarang Tugu Proklamasi), Jakarta Pusat. Rumah di Jalan Jawa yang sempit dan kusam di-nilai tidak layak buat pemimpin pemerintah. Rumah di Jalan Proklamasi itu lengkap dengan perabot-an sehingga Natsir dan keluarganya hanya membawa koper berisi pakaian dari Jalan Jawa.

Pada masa ini kehidupan keluarga Natsir sudah dibatasi protokoler. Rumah dijaga polisi dan sang Perdana Menteri selalu didampingi pengawal. -Pemerintah juga menyediakan pembantu yang membenahi rumah, tukang cuci dan masak, serta tukang kebun. “Semua fasilitas tidak membuat kami manja dan besar kepala,” ujar Lies.

Putri tertua Natsir yang saat itu duduk di kelas II sekolah me-nengah pertama tersebut tetap naik sepeda ke sekolah karena jarak-nya dekat. Adik-adiknya antar-jemput dengan mobil DeSoto yang dibeli dari uang sendiri. Ibunya masih melanjutkan belanja ke pasar dan kadang masak sendiri. Lies mengatakan keluarganya tidak pernah memanfaatkan fasilitas pemerintah, misalnya perjalanan dinas.

Contoh lain kejujuran Natsir selama menjadi pejabat negara didengar pula oleh Amien Rais, bekas Ketua Umum Muhammadiyah. Ketika masih mahasiswa, ia mendengar cerita Khusni Muis yang pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan.

Syahdan, Khusni menuturkan, ia pernah datang ke Jakarta untuk urusan partai (saat itu Muhammadiyah merupakan anggota istimewa Masyumi). Ketika hendak pulang ke Banjarmasin, ia mampir ke rumah Natsir. Tujuannya meminjam uang untuk ongkos pulang. Tapi Natsir menjawab tidak punya uang karena belum gajian. Natsir lalu meminjam uang dari kas majalah Hikmah yang ia pimpin. “Bayangkan, Perdana Menteri tidak memegang uang. Kalau sekarang, tidak masuk akal,” ujar Amien.

Tatkala Natsir mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Maret 1951, sekretarisnya, Maria Ulfa, menyodorkan catatan sisa dana taktis. Sal-donya lumayan banyak. Maria mengatakan dana itu menjadi hak perdana menteri. Tapi Natsir menggeleng. Dana itu akhirnya dilimpahkan ke koperasi karyawan tanpa sepeser pun mampir ke kantong pemiliknya.

Dia juga pernah meninggalkan mobil dinasnya di Istana Presiden. Setelah itu, ia pulang berboncengan sepeda dengan sopirnya. Keluarganya pindah lagi ke rumah di Jalan Jawa setelah Natsir turun dari jabatan perdana menteri. “Kami kembali ke kehidupan semula,” kata Lies.

Pola hidup sederhana itu pula yang membuat anak-anak Natsir mampu bertahan saat suratan takdir mengubah hidup mereka dari kelompok “anak Menteng” menjadi “anak hutan” di Sumatera ketika meletus pemberontakan Pemerintahan Revolusio-ner Republik Indonesia/Perju-angan Rakyat Semesta.

Setelah periode hidup di hutan dan Natsir mendekam dari satu penjara ke penjara yang lain selama 1960-1966, keluarga mereka kehilangan rumah di Jalan Jawa, termasuk mobil DeSoto. Harta itu diambil alih seorang kerabat seorang pejabat pemerintah.

Mereka menjalani “kehidupan nomaden,” terus berpindah kontrakan, dari paviliun di Jalan Surabaya sampai rumah petak di Jalan Juana, di belakang Jalan Blora, Jakarta Pusat. Rumah itu cuma terdiri atas satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan ruang makan merangkap dapur.

Setelah Natsir bebas dari Rumah Tahanan Militer Keagung-an Jakarta pada 1966, ia membeli rumah milik kawannya, Bahartah, di Jalan Jawa 46 (sekarang Jalan H. O.S. Cokroaminoto), Jakarta Pusat. Rumah itu sebetulnya dijual dengan “harga teman”, tapi Natsir tetap tidak mempu-nyai uang. Alhasil, ia harus mengais pinjaman dari sejumlah kawan dan dicicil selama bertahun-tahun.

Teladan kesederhanaan tetap ia tunjukkan saat memimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada masa Orde Baru. Bekas Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, yang ketika itu pernah menjadi anggota staf Natsir, menuturkan betapa bosnya acap ke kantor mengenakan kemeja itu-itu saja. Kalau tidak baju putih yang di bagian kantongnya ada noda bekas tinta, kemeja lain adalah batik berwarna biru.

Saat ulang tahun ke-80, Natsir memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya menjaga rumah keluarga di Jalan Cokro-aminoto 46 dan buku-buku karyanya. Lima tahun kemudian ia menutup mata selamanya. Setahun sepeninggalnya, kelima anaknya, Lies, Asma Faridah, Hasnah Faizah, Aisyahtul Asriah, dan Fauzie Natsir, sepakat menjual rumah peninggalan almarhum: mereka tidak sanggup membayar pajaknya.

Jumat, 23 Februari 2018

Lelaki dari Lembah Gumanti

Admin Februari 23, 2018 M. Natsir , Sejarah 0 Comments

Ilustrasi

FOTO itu usang sudah: warnanya pudar dan -ker-tasnya tak lagi mulus.- Namun, hari itu, 3 Februari 1993, mendapatkan foto tersebut, Mohammad Natsir gembira bukan main.

Sambil berbaring, matanya tak lepas foto dengan gambar rumah beratap joglo dengan halaman yang luas itu. Tak jauh dari rumah tersebut terdapat sungai jernih dengan jembatan kayu jati berukir di atasnya.

Saat itu, Mohammad Natsir- tengah terkulai lemah di sebu-ah ruang di Rumah Sakit Cipto Ma-ngunkusumo, Jakarta. Natsir- me-minta Hamdi El Gumanti, kini 60 tahun, salah seorang peng-urus Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta, mencarikan foto-foto semasa kecilnya di Alahan Panjang, Sumatera Barat.

Kota sejuk itu sangat istimewa bagi Natsir. Di sanalah, seabad silam dia lahir dan menghabiskan masa kecilnya, sebelum berpindah-pindah tempat tinggal.

Mendapatkan permintaan itu, Hamdi terbang ke Alahan Panjang. "Saya kaget. Sebelumnya Pak Natsir tidak pernah seperti itu," katanya mengenang. Setelah membongkar berbagai album, akhirnya dia menemukan foto yang diinginkan Natsir. Segera dia kembali ke Jakarta. Syukurlah, dia tidak terlambat. Tiga hari setelah melihat-lihat foto itu, Natsir pun berpulang.

Semasa hidupnya, Natsir selalu rindu mengunjungi tempat masa kecilnya. Namun, karena kesibukan, keinginan itu tak pernah kesampaian. Pada 1970-an, dia pernah berencana menengok kampung bersama Syahrul Kamal, salah satu kolega. "Namun Syahrul Kamal keburu meninggal," kata Hamdi, yang juga masih- terhitung kemenakan Syahrul.

Pada 1991, keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat masa kecilnya kembali mencuat. Ketika itu Natsir memang tengah berkunjung ke Padang dan Bukittinggi, untuk meresmikan gedung Islamic Center. Rencananya, selepas acara itu, Natsir mampir ke Alahan Panjang, Solok, dan Maninjau. Tapi rencana tinggal rencana. Mungkin karena terlalu bersemangat, ketika meresmikan Islamic Center, Natsir naik gedung hingga ke lantai empat. Sakit jantungnya kumat. Akhirnya, Natsir hanya sempat ke Solok. "Di sana, Bapak menunjuk beberapa tempat yang sempat diingatnya," kata kata Aisyah Rahim Natsir, anak kelima Natsir. Akhirnya, hanya kertas lusuh itu yang menjadi alat Natsir bernostalgia.

***

ALAHAN Panjang, yang dulu dikenal dengan nama Lembah Gumanti, adalah dataran tinggi yang subur. Kebun kopi, sayur-mayur, dan persawahan terhampar di sana.

Udaranya pun sejuk akibat se-ring disiram hujan karena terletak di kaki Gunung Talang. Danau kembar, yakni Danau Diatas dan Danau. Dibawah, yang terdapat di kota itu membuat pemandangan Alahan Panjang rancak di mata. Di kota ini me-ngalir pula sungai Batang Hiliran Gumanti. Sungai itu tak bisa dipisahkan dengan hidup Natsir. Di sebuah rumah di tepi sungai itulah Mohammad Natsir dilahirkan pada 15 Juli 1908. Muhammad Idris Sutan Saripado, ayah Natsir, yang saat itu juru tulis, tinggal bersama di rumah Sutan Rajo Ameh, saudagar kopi yang kaya-raya.

"Mungkin karena kakek saya bersahabat dengan ayah Pak Natsir sehingga mereka diajak tinggal di rumah itu," kata Hamdi, cucu Sutan Rajo Ameh. Rumah itu besar dan berhalaman luas. Di sisi kirinya mengalir Batang Hiliran Gumanti, yang mengalir dari Danau Diatas. Oleh pemiliknya, keluarga Sutan Rajo Ameh, rumah dibagi dua: ia dan keluarganya tinggal di bagian kiri, sisanya ditempati Muhammad Idrus Saripado, istri dan anaknya. Sayangnya, tidak banyak orang yang mengetahui kehidupan Natsir semasa di sana. Maklum, orang-orang yang satu generasi dengan Natsir sudah tidak ada. Selain itu, Natsir memang tidak lama tinggal di Alahan Panjang: sebelum dia masuk Holland Inlander School (HIS) atau sekolah rakyat, dia pindah ke Maninjau.

Satu-satunya orang yang me-ngenal Natsir kecil adalah Hamdi. Itu pun berdasarkan cerita SitiZahara, neneknya. "Semasa kanak-kanak Natsir orangnya lugu, jujur, dan sudah kelihatan akan jadi pemimpin," kata Hamdi menirukan ucapan Zahara. Selain itu, masih mengutip ucapan Zahara, Natsir juga suka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. "Dia kerap merapikan kamar tidur dan suka membantu mencuci piring."

Seperti umumnya anak lelaki Minang pada masa itu, Natsir kecil juga kerap pergi ke surau, yang takjauh dari rumahnya, untuk mengaji. Surau itu bernama Surau Dagang, didirikan para pedagang dari nagari-nagari di sekitar Alahan Panjang. Dalam buku biografi memperingati ulang tahunnya yang ke-70, dikisahkan ketika kanak-kanak, hampir setiap malam, Natsir memilih tidur di surau berselimut kain sarung.

Masa kecil Natsir dihabiskan di berbagai tempat mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai pegawai kolonial Belanda. Setelah dari Alahan Panjang, Natsir sempat tinggal di Maninjau dan bersekolah hingga kelas dua. Kemudian pindah ke Padang, untuk bersekolah di HIS Adabiyah. Tak lama berselang, dia pindah ke Solok. Dan ketika sang ayah pindah ke Makassar, Natsir kembali ke Padang tinggal bersama kakaknya. Di sana dia menamatkan pendidikan dasarnya sebelum akhirnya melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onder-wijs (MULO) di Bandung.

Kini, Alahan Panjang tidak banyak berubah. Lembah Gumanti masih berhawa sejuk. Ladangsayurandan kebun kopi masih terhampar luas. Namun tempat kelahiran Natsir agak berubah. Dihajar bom Belanda dalam agresi militer, rumah dibangun kembali pada 1957. Kini rumah yang dihuni seorang kerabat itu lebih kecil dari ukuran sebelumnya.

Di samping kiri rumah masih mengalir Batang Hiliran Gumanti dengan airnya yang jernih. Jembatan masih ada namun sudah diganti beton. Meski demikian, nama jalan di depan rumah itu tetap Jembatan Berukir. Nama Natsir juga diabadikan sebagai nama salah satu pesantren selain juga nama perpustakaan yang menyimpan buku-buku karyanya.

Dikuip dari Serial Buku Tempo - Natsir Politik Santun Diantara Dua Rezim

Kamis, 22 Februari 2018

Sebuah Pemberontakan tanpa Drama

Admin Februari 22, 2018 Sejarah , 0 Comments

DIA, Mohammad Natsir (17 Juli 1908-6 Februari 1993), orang yang puritan. Tapi kadang kala orang yang lurus bukan tak menarik. Hidupnya tak berwarna-warni seperti cerita tonil, tapi keteladanan orang yang sanggup menyatukan kata-kata dan perbuatan ini punya daya tarik sendiri. Karena Indonesia sekarang seakan-akan hidup di sebuah lingkaran setan yang tak terputus: regenerasi kepemimpinan terjadi, tapi birokrasi dan politik yang bersih, kesejahteraan sosial yang lebih baik, terlalu jauh dari jangkauan. Natsir seolah-olah wakil sosok yang berada di luar lingkaran itu. Ia bersih, tajam, konsisten dengan sikap yang diambil, bersahaja.
Mungkin karena itulah sampai tahun ini-seratus tahun setelah kelahirannya, 15 tahun setelah ia mangkat-tidak sedikit orang menyimpan keyakinan bahwa Mohammad Natsir merupakan sebagian dunia kontemporer kita. Masing-masing memaklumkan keakraban dirinya dengan tokoh ini. Di kalangan Islam garis keras, misalnya, banyak yang berusaha melupakan kedekatan pikirannya dengan demokrasi Barat, seraya menunjukkan betapa gerahnya Natsir menyaksikan agresivitas misionaris Kristen di tanah air ini. Dan di kalangan Islam moderat, dengan politik lupa-ingat yang sama, tidak sedikit yang melupakan periode ketika bekas perdana menteri dari Partai Masyumi ini memimpin Dewan Dakwah Islamiyah; seraya mengenang masa tatkala perbedaan pendapat tak mampu memecah-belah bangsa ini. Pluralisme, waktu itu, sesuatu yang biasa.
Memang Mohammad Natsir hidup ketika persahabatan lintas ideologi bukan hal yang patut dicurigai, bukan suatu pengkhianatan. Natsir pada dasarnya antikomunis. Bahkan keterlibatannya kemudian dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), antara lain, disebabkan oleh kegusaran pada pemerintah Soekarno yang dinilainya semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Masyumi dan PKI, dua yang tidak mungkin bertemu. Tapi Natsir tahu politik identitas tidak di atas segalanya. Ia biasa minum kopi bersama D.N. Aidit di kantin gedung parlemen, meskipun Aidit menjabat Ketua Central Committee PKI ketika itu.
Perbedaan pendapat pula yang mempertemukan Bung Karno dan Mohammad Natsir, dan mengantar ke pertemuan-pertemuan lain yang lebih berarti. Waktu itu, pengujung 1930-an, Soekarno yang menjagokan nasionalisme-sekularisme dan Natsir yang mendukung Islam sebagai bentuk dasar negara terlibat dalam polemik yang panjang di majalah Pembela Islam. Satu polemik yang tampaknya tak berakhir dengan kesepakatan, melainkan saling mengagumi lawannya.
Lebih dari satu dasawarsa berselang, keduanya "bertemu" lagi dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Natsir menjabat menteri penerangan dan Soekarno presiden dari negeri yang tengah dilanda pertikaian partai politik. Puncak kedekatan Soekarno-Natsir terjadi ketika Natsir sebagai Ketua Fraksi Masyumi menyodorkan jalan keluar buat negeri yang terbelah-belah oleh model federasi. Langkah yang kemudian populer dengan sebutan Mosi Integral, kembali ke bentuk negara kesatuan, itu berguna untuk menghadang politik pecah-belah Belanda.
Mohammad Natsir, sosok artikulatif yang selalu memelihara kehalusan tutur katanya dalam berpolitik, kita tahu, akhirnya tak bisa menghindar dari konflik keras dan berujung pada pembuktian tegas antara si pemenang dan si pecundang. Natsir bergabung dengan PRRI/Perjuang-an Rakyat Semesta, terkait dengan kekecewaannya terhadap Bung Karno yang terlalu memihak PKI dan kecenderungan kepemimpinan nasional yang semakin otoriter. Ia ditangkap, dijebloskan ke penjara bersama beberapa tokoh lain tanpa pengadilan.
Dunianya seakan-akan berubah total ketika Soekarno, yang memerintah enam tahun dengan demokrasi terpimpinnya yang gegap-gempita, akhirnya digantikan Soeharto. Para pencinta demokrasi memang terpikat, menggantungkan banyak harapan kepada perwira tinggi pendiam itu. Soeharto membebaskan tahanan politik, termasuk Natsir dan kawan-kawannya. Tapi tidak cukup lama Soeharto memikat para pendukung awalnya. Pada 1980 ia memperlihatkan watak aslinya, seorang pemimpin yang cenderung otoriter.
Dan Natsir yang konsisten itu tidak berubah, seperti di masa Soekarno dulu. Ia kembali menentang gelagat buruk Istana dan menandatangani Petisi 50 yang kemudian memberinya stempel "musuh utama" pemerintah Soeharto. Para tokohnya menjalani hidup yang sulit. Bisnis keluarga mereka pun kocar-kacir karena tak bisa mendapatkan kredit bank. Bahkan beredar kabar Soeharto ingin mengirim mereka ke Pulau Buru-pulau di Maluku yang menjadi gulag tahanan politik pengikut PKI. Soeharto tak memenjarakan Natsir, tapi dunianya dibuat sempit. Para penanda tangan Petisi 50 dicekal.
Mohammad Natsir meninggalkan kita pada 1993. Dalam hidupnya yang cukup panjang, di balik kelemah-lembutannya, ada kegigihan seorang yang mempertahankan sikap. Ada keteladanan yang sampai sekarang membuat kita sadar bahwa bertahan dengan sikap yang bersih, konsisten, dan ber-sahaja itu bukan mustahil meskipun penuh tantang-an. Hari-hari belakangan ini kita merasa teladan hidup seperti itu begitu jauh, bahkan sangat jauh.

Rabu, 14 Februari 2018

Pemuda Muhammadiyah Minta Polisi Terbuka Jelaskan Kematian Muhammad Jefri

Admin Februari 14, 2018 BERITA , 0 Comments

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak prihatin kasus Siyono Jilid 2 terulang lagi. Menurutnya, Polisi harus terbuka kepada publik terkait kematian Muhammad Jefri (MJ), terduga teroris yang ditangkap Densus 88, kemudian setelah satu hari dikembalikan dalam kondisi meninggalkan dunia.

“Terlepas dari apakah Muhammad Jeffri terlibat dalam jaringan Terorisme atau tidak, Saya menganggap Densus 88 harus terbuka terkait dengan kematian Muhammad Jefri”, tegas Dahnil dilansir Sangpencerah.id, Rabu (14/2/2018).

Dahnil menuturkan, jangan sampai polisi mengabaikan penegakan hukum yang beradab dan mengulangi preseden buruk kematian Siyono di Klaten yang Pemuda Muhammadiyah tangani 1,5 Tahun yang lalu. Menurutnya, peristiwa seperti ini bukan justru mengubur terorisme namun justru mereproduksi terorisme baru.

Dahnil mengaku menemukan sinyal banyak kejanggalan terkait dengan kematian MJ. "Oleh sebab itu agar sinyal kejanggal-kejanggalan tersebut tidak menjadi fitnah dan tuduhan terhadap Kepolisian, penting agaknya, Densus 88, perlu menjelaskan secara terbuka hasil autopsi terhadap MJ, dan penting dilakukan autopsi yang lebih independent terkait sebab kematian MJ”, jelasnya.

Menurutnya, autopsi ini untuk membuktikan apakah benar yang bersangkutan meninggal karena komplikasi penyakit seperti keterangan polisi, atau karena faktor yang lain. "Dan densus 88 juga harus bisa menjawab, kenapa keluarga dilarang membuka kafan jenazah MJ pada saat diserahkan kepada keluarga," ungkapnya.

Dahnil berharap Densus 88 dan Kepolisian terbuka, dan bila memang ada kesalahan dan maka harus ada hukuman pidana yang jelas. "Tidak seperti kasus Siyono yang sampai detik ini tidak jelas penuntasan hukumnya, meskipun autopsi terang sudah membuktikan Siyono meninggal karena penganiayaan bukan karena yang lain," katanya.

Dahnil juga menyarankan keluarga berusaha mencari keadilan secara aktif dan tidak perlu takut. "Silahkan bawa kasus kematian MJ ke Komnas HAM agar bisa ditangani oleh institusi negara tersebut, untuk dibuktikan penyebab kematian MJ. Ini penting, dan polisi tidak boleh tertutup terkait dengan hal ini”, tandas Danhil.

Minggu, 11 Februari 2018

DPC PARTAI BULAN BINTANG SLEMAN MENGADAKAN TA'ARUF BACALEG

Admin Februari 11, 2018 BERITA , News 0 Comments

SLEMAN: Kemarin sore, Minggu (11/2), DPC Sleman mengadakan ta'aruf BACALEG PBB Untuk calon Anggota DPR RI dari wilayah DIY.
Acara yang diinisiasi oleh DPC PBB Sleman tersebut diadakan di Rumah makan Parangtris, Jl. Parangtritis Yogyakarta dan diikuti oleh DPW PBB DIY, DPC Bantul, DPC Gunungkidul, DPC Kota Yogyakarta, dan DPC Sleman selaku penyelenggara.

Perlu diketahui bahwa beberapa hari yang lalu Nardiyono Wibowo menghubungi KH Drs Busro Alkarim sekaku ketua DPC PBB Kab Sleman dan Drs HM. Nadjib selaku ketua KAPPUCAB Sleman dengan maksud untuk mengajukan permohonan menjadi caleg RI daerah pemilihan Yogyakarta.

Menindak lanjuti permohonan tersebut, DPC PBB Sleman mengundang semua fungsionaris DPW PBB Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua DPC PBB se DIY. Nardiyono Wibowo SH.MHum, yang mantan KA Kanwil Dep.Huk.Ham itu menguraikan panjang lebar apa maksud dan tujuan mengajukan diri menjadi caleg DPR RI Dapil DIY.

Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) tersebut mendapat aplaus dan dukungan semua DPC dan DPW yang hadir. Bahkan mendorong untuk tanpa ragu-ragu maju dengan semangat dan penuh optimisme.

BRAY Sitoresmi Prabuningrat selaku ketua DPW PBB DIY mengapresiasi semangat dan tekad Nardiyono Wibowo yang siap maju melalui Dapil DIY tersebut. Beliau berharap dengan majunya Nardiyono Wibowo bisa menggerakkan hati kader-kader lainnya untuk tanpa ragu-ragu membesarkan Partai dengan memberikan sumbang sihnya melalui kesediaan menjadi caleg, baik caleg RI, Propinsi, maupun Kabupaten/kota.

Ditempat yang sama ketua Majlis Pertimbangan Partai Drs H. Daru Lalito Wistoro berharap bacaleg dari DIY yang akan diajukan ke DPP bisa disetujui. Sebab merekalah yang tahu secara riel keadaan situasi dan kondisi didaerah. Acara diakhiri sholat maghrib berjama'ah dan makan bersama. (Red)

Hasil verifikasi faktual KPU Jabar, PKPI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Admin Februari 11, 2018 BERITA , Pemilu 2019 0 Comments

Pemilu 2019

PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk tampil sebagai peserta pemilu 2019.
Hal itu disampaikan Komisioner KPU Jabar, Agus Rustandi pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPUD Kabupaten/Kota.
"Semua parpol telah diverifikasi terkait kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan. 15 Partai memenuhi syarat," katanya di KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung Minggu (11/2).
Dari 16 Parpol yang di verifikasi fakual hanya PKPI yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal 75 persen data kepengurusan dan keanggotaan di 20 kabupaten/kota di Jawab Barat. PKPI hanya memenuhi syarat keanggotaannya di 10 kabupaten/kota, sementara 10 daerah lainnya tidak memenuhi syarat.
Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat menegaskan kewenangan KPU Jabar hanya sekadar memberi predikat memenuhi syarat, karena keputusan finalnya ada di KPU RI.
"Yang menentukan partai bisa ikut atau tidak (tampil di pemilu 2019) KPU pusat," terangnya. Ia mengimbau, jika ada pihak yang keberatan dengan hasil dari KPU Jabar, Yayat mengaku akan terbuka dan mengundang pengurus partai di tingkat Kota Kabupaten untuk mendatangi KPU.
"Kami terbuka untuk klarifikasi, tapi setiap keberatan harus didasarkan fakta," ujar Yayat.
Berikut 15 partai lolos verifikasi:

Partai Persatuan Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Nasdem
PKS
PKB
Partai Gerindra
PPP
PDIP
Partai Demokrat
Partai Golkar
Partai Bulan Bintang
Partai Hanura
PAN
Partai Berkarya
Partai Garuda

Jumat, 09 Februari 2018

Penuhi Syarat, PBB Dinyatakan Lolos Verifikasi

Admin Februari 09, 2018 News , 0 Comments

Bojonegoro :Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bojonegoro menjadi partai politik terakhir yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah memenuhi syarat dalam verifikasi faktual perpanjangan kemarin.

"PBB memenuhi syarat, setelah di verifikasi (waktu perbaikan tanggal 3 sampai 5 Februari)," kata ketua KPU Kabupaten Bojonegoro, Abdim Munib. Dalam verifikasi faktual tersebut, selain keanggotaan parpol juga kantor partai tersebut dikroscek. Seperti Parpol PBB meskipun tidak memiliki kantor di dalam kota, tetapi ada di wilayah Kecamatan Balen, dan itu tidak dipermasalahkan.

"Peraturan KPU membolehkan kantor partai ada di Ibukota kabupaten, tidak di ibukota kabupaten/kota. Kalau kantornya di kecamatan, boleh," jelasnya kepada blokBojonegoro.com.

Seperti diketahui, Parpol yang dinyatakan lolos verifikasi sebelumnya diantaranya Perindo, Nasdem, Gerindra, Demokrat, Garuda, PKS, PPP, PKPI, Hanura, PSI, PKB, PDIP, Golkar, PAN dan Berkarya, serta yang terakhir PBB. [zid/mu]

Kamis, 01 Februari 2018

Verifikasi Hari Terakhir PBB dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU Sleman

Admin Februari 01, 2018 BERITA , 0 Comments

BERITA

SLEMAN | Hari ini (kamis,1/2) adalah hari terakhir verifikasi faktual partai politik tingkat kabupaten/kota. Sebanyak 15 parpol di Sleman telah selesai dilakukan verifikkasi. KPU akan mengumumkan hasil verifikasi tersebut sekaligus sosialisasi perbaikan pada hari Jumat (2/2) besok.

Partai Bulan Bintang merupakan salah satu Parpol yang menjalani verifikasi hari ini, dan menurut informasi yang kami terima PBB dinyatakan MS (Memenuhi Syarat).

Ketua KPU Sleman, Ahmad Shidqi mengatakan bahwa sejauh ini verifikasi berjalan lancar. Hanya saja ia meyakini ada beberapa partai yang harus melakukan perbaikan tanggal 3-5 Februari mendatang. Hal tersebut karena terdapat beberapa partai yang tidak sesuai dengan data yang telah dimasukkan ke sipol (Sisitim Administrasi Partai Politik). Tetapi Shidqi tidak mau menyebut nama-nama partai tersebut.

Ada satu partai yang belum bisa diverifikasi kantor sekretariatnya karna kantor tersebut tidak sesuai dengan sipol.

Partai partai belum memenuhi syarat masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan hasilnya akan diumumkan tanggal 6 Februari 2018 mendatang. Hasi perbaikan akan diserahkan ke KPU RI dan yang menetukan lolos tidaknya KPU RI.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Sleman, Ibnu Darpito menjelaskan sejauh ini pelaksanaan verifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan 15 partai politik (Parpol) masih berjalan dengan lancar. "Sementara ini belum ada masalah masih berjalan sesuai PKPU nomor 6 mempermudah partai polotik melakukan partisipasi. Sepanjang yang saya amati tidak ada kendala," jelasnya. (*)

Selasa, 30 Januari 2018

Intensitas Hujan Masih Tinggi, Masyarakat Sleman Diminta Tetap Waspada

Admin Januari 30, 2018 BERITA , Sleman 0 Comments

Akibat angin kencang yang terjadi pada Minggu (28/1) malam hingga Senin (29/1) dini hari sejumlah pohon di Sleman dilaporkan tumbang. (Dok BPBD Sleman)

SLEMAN - Menjelang bulan Februari, intensitas hujan di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi.

Beberapa kali hujan yang disertai angin kencang juga melanda beberapa wilayah di kabupaten yang berada di lereng Gunung Merapi tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Sleman Sri Purnomo terus mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Demi keselamatan, Sri Purnomo pun menganjurkan agar pohon-pohon yang rawan tumbang agar dipotong.

"Masyarakat (diimbau) hati-hati waspada, pohon-pohon yang sudah rapuh ditebang," jelas Sri Purnomo, Senin, (29/1/2018).

"Lalu yang terlalu (pohon) rimbun dekat rumah dikurangi rantingnya. Tapi penghijauan kita tetap terus," pungkasnya.

Sementara itu, akibat angin kencang yang terjadi pada Minggu (28/1/2018) malam hingga Senin (29/1/2018) dini hari sejumlah pohon di Sleman dilaporkan tumbang.

Baca :

Angin Kencang Sebabkan Sejumlah Pohon Di Sleman Tumbang

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman, Makwan menjelaskan dampak angin kencang terjadi di sejumlah titik di antaranya Kecamatan Tempel, Kalasan, Cangkringan, Sleman, hingga Ngemplak.

"Kecamatan Tempel wktu kejadian pukul 16:00. Lokasi Kadirojo RT 04/11, Margorejo, Tempel pohon diameter 30 cm mengganggu akses jalan dan menimpa jaringan PLN. Terkondisi nihil korban," jelasnya, Senin (29/1/2018).

Angin kencang dan pohon tumbang juga terjadi sejumlah titik di Kecamatan Kalasan.

Kejadian pertama, pohon menimpa rumah di Perum Purwomartani, Purwomartani kalasan mengakibatkan 15 lembar asbes dan empat lembar eternit pecah.

Yang kedua di bromonilan, Purwomartani, Kalasan satu batang pohon ketepeng diameter 20 cm tumbang dan menutup jalan kampung.

Begitu pun di Kaliwaru, Selomartani, kalasan asbes rumah milik Sigit Nurhuda berterbangan akibat angin kencang.

"Di Kecamatan Cangkringan Waktu kejadian pukul 20:10. Lokasi Jaranan Argomulyo satu pohon sengon diameter 70 cm dan satu pohon kelapa menimpa jaringan PLN dan mengganggu akses jalan Cangkringan," terangnya.

Pohon sengon berdiameter 30 cm juga tumbang dan menimpa bagian depan rumah di Ngemplak, Caturharjo, Sleman.

Sementara di Bimomartani Ngemplak, satu batang pohon randu berdiameter 25 cm menimpa jaringan PLN hingga kabel putus.

"Di Krebet RT 03/01, Bimomartani, Ngemplak satu batang pohon mlinjo diameter 25 cm menimpa jaringan PLN hingga kabel putus. Pemilik pohon Bapak Sastro Sugio Alamat. Status terkodisi nihil korban. Juga di Sawahan, Wedomartani, barat RS Medika satu batang pohon bendo tumbang mengganggu akses jalan. Sudah terkondisi," pungkasnya

Angin Kencang Sebabkan Sejumlah Pohon di Sleman Tumbang

Admin Januari 30, 2018 BERITA , Sleman 0 Comments

Sleman

Angin kencang yang terjadi di Kabupaten Sleman pada Selasa (30/1) pagi mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Dalam laporan yang diterima Tribun Jogja, pohon tumbang menyebar di berbagai kecamatan terutama di sisi timur Sleman.

SLEMAN - Angin kencang yang terjadi di Kabupaten Sleman pada Selasa (30/1/2018) pagi mengakibatkan sejumlah pohon tumbang.

Pohon tumbang menyebar di berbagai kecamatan terutama di sisi timur Sleman.Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman Makwan menjelaskan Kecamatan Kalasan, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Ngemplak menjadi wilayah yang terjadi pohon tumbang.
Sebatang pohon lamtoro berdiameter 20 cm tumbang dan sempat menutup akses jalan di Temanggal I, Purwomartani, Kalasan.
Di Tamanhal II, tidak jauh dari lokasi pertama tiga pohon jati berdiameter 25 cm dan pohon lamtoro berdiameter 25 cm sempat menutup akses jalan dan menimpa jaringan PLN.
Berkat gerak cepat petugas dan relawan, kedua lokasi tersebut statusnya sudah terkondisikan. Kemudian di Kecamatan Berbah, tepatnya di Kalitirto satu batang pohon lamtoro berdiameter 30 cm menimpa jaringan PLN dan menutup jalan alternatif Berbah ke Blok O tepatnya depan pabrik rokok. "Depan pabrik rokok status terkondisi," terang Makwan, Selasa (30/1/2018).
Di Plembangan, Jogotirto, Berbah diketahui tiga pohon lamtoro dengan diameter 15 cm hingga 20 cm juga sempat menutup akses jalan dusun, namun statusnya sudah tertangani.
"Lokasi Jalan Opak Raya, Gangsiran, Madurejo Prambanan, dua batang pohon kleresede diameter 30 cm dan 25 cm menutup akses jalan Solo Piyungan. Status terkondisi," jelasnya.
Sementara itu, di Ngasem, Umbulmartani Ngemplak, satu batang pohon sengon berdiameter 30 cm tumbang melintang di jalan akses masuk dusun Ngemplak.

Senin, 29 Januari 2018

PBB Sleman akan Jalani Verifikasi Faktual Hari Kamis

Admin Januari 29, 2018 BERITA , Sleman 0 Comments

SLEMAN | KPU Sleman akan melakukan verifikasi fakatual Kepengurusan dan keanggoaan Partai Bulan Bintang Kabupaten Sleman Hari Kamis, 1 Februari 2018.
Komisioner KPU Sleman Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Imanda Yulianto menuturkan, tim dari KPU akan mendatangi masing-masing kantor DPC. Nantinya dari parpol yang akan mendatangkan 50 anggota untuk di cek kesesuaian antara KTP, KTA yang asli.
“Untuk partai baru juga akan menyesuaikan dengan peraturan baru. Dimana perlakukannya setara dengan parpol peserta Pemilu 2014. Partai baru yang diverfikasi hanya terkait keanggotannya saja. Karena untuk kepengurusan dan kantor sudah dilakukan. Sedangkan partai peserta Pemilu 2014, yang diverifikasi adalah kantor, kepengurusan dan keanggotaan,” katanya, Senin (29/1/2018).
Imanda menjelaskan, metode verifikasi dengan cara sampling, yakni 5 persen dari batas minimal keanggotaan. Jadi parpol akan mendatangkan 50 anggota untuk dicek kesesuaiannya antara fotocopy KTP/A dengan yang asli.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman Ibnu Darpito menuturkan, verifikasi yang dilakukan KPU tersebut adalah respon dari putusan MK yg mengharuskan semua parpol diverifikasi. Saat ini proses verifikasi jauh lebih mudah dari sisi pelaksanaannya dibanding yang lama. Untuk itu pihaknya berharap Parpol dapat mengikuti verifikasi, agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu.
“Kami juga menghimbau kepada Parpol saat verifikasi nanti harus memastikan keberadaan kantor parpol, kehadiran pengurus dan anggota. Selain itu juga memastikan saat verifikasi nanti anggota yang terdaftar telah sesuai dengan data yang ada dalam sipol. Dengan cara membuktikan dengan KTP dan KTA. Bila Parpol dapat memastikan hal tersebut, kemungkinan besar akan dapat melewati tahapan verifikasi ini,” ujarnya.

KPU Kulonprogo Harus Verifikasi 16 Parpol dalam waktu 3 hari

Admin Januari 29, 2018 BERITA , 0 Comments

KULON PROGO — Komisi Pemilihan Umum Kulonprogo akan melakukan verifikasi terhadap 16 parpol valon peserta pemilu dalam waktu tiga hari, yakni tanggl 30 Januari hingga 1 Februari 2017.

Dalam aturan yang diterbitkan KPU RI, KPU Kota dan Kabupaten hanya diberikan waktu yaitu dari Selasa (30/1/2018) hingga Kamis minggu depan.

Komisioner KPU Kulonprogo, Panggih Widodo mengungkapkan bahwa KPU hanya diberikan tiga hari untuk memverifikasi partai lama alias partai yang telah mengikuti pemilu di 2014 lalu.

“Sudah ada aturan terbaru, tahapan verifikasi faktual dari 30 Janurari hingga 1 Februari,” jelasnya.

“Dengan jumlah 16 partai politik yang berada di Kulonprogo, hitung-hitungannya satu hari lima sepertiga parpol di verifikasi,” jelasnya sambil tertawa.

Kendati waktu yang diberikan mepet, KPU tidak memberikan toleransi sedikit pun terkait syarat. Dimana baik partai baru dan partai lama, keduanya diwajibkan untuk menunjukkan sampel 10% dari jumlah anggota total, memenuhi 30% kuota perempuan, dan kesamaan gedung partai sesuai SIPOl.

“Karena prinsipnya pencocokan Sipol [Sistem Informasi Partai Politik], jadi yang tidak cocok akan diberikan waktu untuk perbaikan dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Februari,” jelasnya.

Adapun aturan tersebut tercantum di Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 yang menggantikan PKPU No. 7 perihal tahapan pemilu dan PKPU No. 6 perihal ketentuan verifikasi.

15 Parpol Di Gunungkidul Akan menjalani Proses Verifikasi Faktual

Admin Januari 29, 2018 BERITA , 0 Comments

GUNUNGKIDUL - Komisi Pemilihan Umum KPU) Kabupaten Gunungkidul melaksanakan verifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan 15 Partai Politik (Parpol) yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul.

Ketua KPU Gunungkidul, M Zaenuri Ikhsan mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Sebanyak 15 Partai Politik baik partai lama maupun partai politik baru masuk ke dalam daftar verifikasi.

"Ini adalah tahapan yang dilakukan untuk mengetahui secara nyata kondisi dari Partai yang akan menjadi peserta pemilu nanti," ujar Zaenudin, Senin (29/1/2018).

Dikatakannya, dalam tahap ini KPU akan melakukan verifikasi terhadap empat hal, yakni kepengurusan seperti yang tertera dengan surat keputusan partai, domisili kantor politik, keanggotaan partai politik, dan keterwakilan perempuan pada pengurus.

"Kita pastikan, antara kepengurusan antara di Surat Keputusan partai sesuai dengan kondisi nyata, domisili kantor parpol, keanggotaan parpol dengan sampel 5%, keterwakilan pengurus perempuan di partai minimal 30%," ujarnya.

Lanjut Zaenuri, verifikasi tersebut akan dilaksanakan tiga hari lamanya, dari Selasa (30/1/2018) hingga Kamis (1/2/2018) besok.

Pihaknya telah membuat tim yang terdiri dari komisioner KPU bersama-sama dengan anggota kesekretariatan.

Pihaknya pun berharap dalam proses verifikasi parpol ini dapat berjalan lancar sehingga dapat selesai tepat waktu sesuai dengan tahapan yang ada.

"Kami harapkan kerja sama dari masing-masing partai karena ini menyangkut kepesertaan dalam Pemilu 2019 mendatang,” katanya.(BBS)

Hari ini KPU Sleman Mulai Lakukan Verifikasi Faktual Parpol

Admin Januari 29, 2018 BERITA , Sleman 0 Comments

SLEMAN |Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman akan melakukan proses verifikasi faktual terhadap semua Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019. Hal itu sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Proses verifikasi faktual akan dilakukan selama tiga hari, mulai hari ini Selasa (30/1) hingga Kamis (1/2). KPU Sleman sudah menyusun tiga tim yang masing-masing dikoordinasi oleh komisioner. Tiap tim akan melakukan verifikasi faktual terhadap lima parpol.

Komisioner KPU Sleman Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Imanda Yulianto menuturkan, tim dari KPU akan mendatangi masing-masing kantor DPC. Nantinya dari parpol yang akan mendatangkan 50 anggota untuk di cek kesesuaian antara KTP, KTA yang asli.

“Untuk partai baru juga akan menyesuaikan dengan peraturan baru. Dimana perlakukannya setara dengan parpol peserta Pemilu 2014. Partai baru yang diverfikasi hanya terkait keanggotannya saja. Karena untuk kepengurusan dan kantor sudah dilakukan. Sedangkan partai peserta Pemilu 2014, yang diverifikasi adalah kantor, kepengurusan dan keanggotaan,” katanya, Senin (29/1/2018).

Imanda menjelaskan, metode verifikasi dengan cara sampling, yakni 5 persen dari batas minimal keanggotaan. Jadi parpol akan mendatangkan 50 anggota untuk dicek kesesuaiannya antara fotocopy KTP/A dengan yang asli.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sleman Ibnu Darpito menuturkan, verifikasi yang dilakukan KPU tersebut adalah respon dari putusan MK yg mengharuskan semua parpol diverifikasi. Saat ini proses verifikasi jauh lebih mudah dari sisi pelaksanaannya dibanding yang lama. Untuk itu pihaknya berharap Parpol dapat mengikuti verifikasi, agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu.

“Kami juga menghimbau kepada Parpol saat verifikasi nanti harus memastikan keberadaan kantor parpol, kehadiran pengurus dan anggota. Selain itu juga memastikan saat verifikasi nanti anggota yang terdaftar telah sesuai dengan data yang ada dalam sipol. Dengan cara membuktikan dengan KTP dan KTA. Bila Parpol dapat memastikan hal tersebut, kemungkinan besar akan dapat melewati tahapan verifikasi ini,” ujarnya.

Sabtu, 27 Januari 2018

VIDEO: PBB Siap Kampanye Kotak Kosong di Pilkada Enrekang 2018

Admin Januari 27, 2018 Vidio , 0 Comments

ENREKANG - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sulsel, Badaruddin Puang Sabang menyambangi Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Minggu (21/1/2018).

Kedatangannya untuk melakukan rapat koordinasi dengan pengurus dan kader DPC PBB Enrekang.

Usai melakukan rapat internal, Badaruddin melakukan konferensi pers terkait sikap PBB di Pilkada Enrekang 2018.

Pada kesempatan itu, Badaruddin menegaskan PBB akan mengawal dan mengkampanyekan kotak kosong di Pilkada Enrekang 2018.

Menurutnya keputusan memilih kotak kosong adalah hal bijak untuk dilakukan oleh pengurus DPC PBB Enrekang dan DPW PBB Sulsel akan memberi support akan hal itu.

"Kami sampaikan bahwa PBB akan siap mengawal dan mengkampanyekan kotak kosong di Pilkada Enrekang 2018," kata Badaruddin kepada TribunEnrekang.com.

Ia menjelaskan, PBB bukan ingin adanya kekosongan pemimpin, tetapi PBB ingin mewjudkan fungsi partai untuk mengkader dan menghasilkan pemimpin.

Sehingga PBB ingin memenangkan kotak kosong, bukan karena terpaksa, bukan karena mahar dan bukan karena hal lainnya

Menurutnya keputusan memilih kotak kosong adalah hal bijak untuk dilakukan oleh pengurus DPC PBB Enrekang dan DPW PBB Sulsel akan memberi support akan hal itu.

"Kami sampaikan bahwa PBB akan siap mengawal dan mengkampanyekan kotak kosong di Pilkada Enrekang 2018," kata Badaruddin kepada TribunEnrekang.com.

Ia menjelaskan, PBB bukan ingin adanya kekosongan pemimpin, tetapi PBB ingin mewjudkan fungsi partai untuk mengkader dan menghasilkan pemimpin.

Sehingga PBB ingin memenangkan kotak kosong, bukan karena terpaksa, bukan karena mahar dan bukan karena hal lainnya.

Tetapi, menurutnya, PBB ingin agar rakyat memiliki pilihan lain, dan itu bisa diwujudkan dengan memenangkan kotak kosong agar akan ada kesempatan bagi kandidat potensial pada Pilkada serentak berikutnya.

Untuk itu pihaknya, akan mengintruksikan kader PBB untuk kampanyekan dan menangkan kotak kosong pada Pilkada 2018

Simak videonya:

Jumat, 26 Januari 2018

Partai Masyumi dalam Kilasan Sejarah

Admin Januari 26, 2018 Sejarah , 0 Comments

Sejarah

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Council of Indonesian Muslim Associations) atau disingkat menjadi Masyumi, adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama Era Demokrasi Liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Sukarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI. Masyumi adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia. Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,pada tanggal 7 November 1945 sebuah organisasi baru bernama Masyumi terbentuk. Dalam waktu kurang dari setahun, partai ini menjadi partai politik terbesar di Indonesia.Masyumi termasuk dalam kategori organisasi Islam, sama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selama periode demokrasi liberal, para anggota Masyumi duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan beberapa anggota dari partai ini terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia, seperti Muhammad Natsir dan Burhanuddin Harahap.

Presiden Soekarno dalam Konvensi Masyumi Tahun 1954

Masyumi menduduki posisi kedua dalam pemilihan umum 1955. Mereka memenangkan 7.903.886 suara, mewakili 20,9% suara rakyat, dan meraih 57 kursi di parlemen. Masyumi termasuk populer di daerah modernis Islam seperti Sumatera Barat, Jakarta, dan Aceh. 51,3% suara Masyumi berasal dari Jawa, tetapi Masyumi merupakan partai dominan untuk daerah-daerah di luar Jawa, dan merupakan partai terdepan bagi sepertiga orang yang tinggal di luar Jawa. Di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Masyumi memperoleh jumlah suara yang signifikan. Di Sumatera, 42,8% memilih Masyumi, kemudian jumlah suara untuk Kalimantan mencapai 32%, sedangkan untuk Sulawesi mencapai angka 33,9%.

Pada tahun 1958, beberapa anggota Masyumi bergabung dengan pemberontakan PRRI terhadap Soekarno. Sebagai hasilnya, pada tahun 1960 Masyumi “bersama dengan Partai Sosialis Indonesia” dilarang. Setelah pelarangan tersebut, para anggota dan pengikut Masyumi mendirikan Keluarga Bulan Bintang (Crescent Star Family) untuk mengkampanyekan hukum syariah dan ajarannya. Sebuah upaya untuk membangkitkan kembali partai ini selama masa transisi ke Orde Baru sempat dilakukan, namun tidak diizinkan. Setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, upaya lain untuk membangkitkan partai ini kembali dilakukan, namun para pengikut Masyumi mendirikan Partai Bulan Bintang, yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif tahun 1999, 2004, dan 2009.

Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI (Madjlisul Islamil A’laa Indonesia) karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern, sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Selain itu Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan. Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat), akhirnya Jepang mendirikan Masyumi.

Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada tahun 1947.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU, KH Hasyim Asy’arie, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdlatul Ulama kemudian ke luar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan agama saja. Hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang-surut secara politis dan sempat merenggang pada Pemilu 1955. Muhammadiyah pun melepaskan keanggotaan istimewanya pada Masyumi menjelang pembubaran Masyumi pada tahun 1960.

Di bawah Kabinet Natsir

Presiden Soekarno memberikan tanggung jawab pembentukan kabinet pemerintahan pertama Indonesia pasca kemerdekaan kepada Ketua Umum Masyumi, Mohammad Natsir. Dengan 49 kursi parlemen, Masyumi merupakan partai terbesar yang menduduki kursi DPR. Sebagian besar pengamat berasumsi, bahwa kurangnya persentase mayoritas Masyumi di parlemen menghilangkan hak mereka untuk memerintah secara sepenuhnya, oleh karena itu mereka membutuhkan pragmatisme politik untuk berusaha membangun pemerintahan koalisi. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen, sempat dipertimbangkan sebagai mitra koalisi Masyumi dalam kabinet.
Sebagai formatur, pada awalnya Natsir mencoba membentuk kabinet dengan menggabungkan Masyumi bersama PNI, namun serangkaian perselisihan mengenai pembagian posisi kunci di kementerian menyebabkan upaya-upaya ini gagal. Natsir kemudian mengubah strateginya, dan dengan berani mengganti rencananya untuk mengatur kabinet dengan menemptkan para anggota Masyumi sebagai inti, ditambah dengan perwakilan non-partai dan anggota dari banyak partai kecil di parlemen, sedangkan PNI diabaikan dalam rencananya.

Hasilnya, ia mampu membentuk kabinet dimana kader-kader Masyumi memegang jabatan Perdana Menteri, kemudian posisi kunci seperti Menteri Luar Negeri, Keuangan, dan Agama. Kelima jabatan tersebut diberikan kepada individu-individu yang tidak memiliki hubungan dengan partai tertentu, dan sembilan kursi lainnya dialokasikan ke beberapa partai kecil, masing-masing terdiri dari Partai Sosialis Indonesia (16 kursi), Partai Indonesia Raya (9 kursi), Parkindo (4 kursi), Persatuan Indonesia Raya (18 kursi), Fraksi Katolik (8 kursi), Fraksi Demokrasi (14 kursi), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (5 kursi). Pembagian dua jabatan menteri yang relatif sederhana ke PSI memungkiri fakta bahwa kelima menteri tanpa afiliasi partai dianggap telah berbagi agenda politiknya.

Komposisi Kabinet Natsir disambut dengan penolakan secara langsung dari dalam parlemen, dan juga dari dalam Masyumi sendiri. Sebagai partai terbesar kedua di parlemen, para pimpinan PNI dengan keras menolak kenyataan bahwa mereka dikeluarkan secara sepihak dari kabinet baru ini. Di sisi lain, tokoh-tokoh senior Masyumi juga berbeda pendapat dengan keputusan Natsir yang memilih untuk mengecualikan anggota PNI dari parlemen. Secara khusus, faksi sayap modern Masyumi pimpinan Sukiman Wirjosandjojo memperingatkan Natsir terhadap ancaman polarisasi hubungan antara Masyumi dengan PNI yang tentu akan menghasilkan hubungan yang lebih dekat dengan berbagai partai oposisi lainnya, terutama yang menyukai ideologi Komunis. Sukiman dan sekutu politiknya di Masyumi memang termasuk tokoh yang paling gencar dalam menentang upaya Natsir untuk menyingkirkan PNI dari kabinet.

Meskipun pada bulan Oktober 1950 ada sebuah upaya yang dilakukan oleh sekutu politik PNI untuk memperkenalkan gerakan parlemen yang akan menyebabkan pengangkatan daftar pejabat resmi, pemerintah di bawah Natsir dapat mengumpulkan cukup banyak dukungan untuk memenangkan mosi percaya dengan selisih yang cukup besar (118 melawan 73). Namun, pengunduran diri yang dilakukan Harsono Tjokroaminoto, perwakilan tunggal dari PSII di kabinet ini, melemahkan dukungan PSII terhadap Masyumi di parlemen, dan secara lebih jauh memperlemah koalisi ini. Peristiwa ini dan upaya-upaya lain untuk menggagalkan pemerintahan Natsir bahkan sebelum memulai pekerjaannya tampaknya memberi dampak progresif antara parlemen dan kabinet berikutnya.

Masyumi di Pemilu 1955

Hasil penghitungan suara pada Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu.[20] Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi.

Berikut Hasil Pemilu 1955:
Partai Nasional Indonesia (PNI) – 8,4 juta suara (22,3%)
Masyumi – 7,9 juta suara (20,9%) Nahdlatul Ulama – 6,9 juta suara (18,4%)
Partai Komunis Indonesia (PKI) – 6,1 juta suara (16%)

Melalui Pemilu 1955 ini Masyumi mendapatkan 57 kursi di Parlemen.

Organisasi dan Ideologi Masyumi

Struktur organisasi Masyumi terdiri dari Dewan Pimpinan Partai dan Majelis Syuro. Dewan Pimpinan Partai bertindak sebagai lembaga eksekutif yang membuat pernyataan politik dan memutuskan kebijakan partai. Majelis Syuro merupakan lembaga penasehat yang berperan untuk memberi nasehat dan fatwa kepada Dewan Pimpinan Partai perihal langkah apa yang akan diambil oleh partai secara garis besar. Susunan kepengurusan pimpinan partai didominasi oleh para politisi yang berlatar belakang pendidikan Barat. Di sisi lain, Majelis Syuro didominasi oleh para ulama, terutama para pemimpin organisasi Islam, seperti K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Masuknya unsur-unsur organisasi dalam Masyumi sebagai anggota istimewa berperan besar dalam peningkatan anggotanya, terutama dari kalangan umat Islam.

Pada awal pembentukannya, Partai Masyumi tidak memberikan keterangan yang tegas, jelas dan terperinci tentang ideologinya, meskipun Masyumi berideologikan Islam. Identitas keislaman dalam Masyumi sangat menonjol, baik dalam mengambil keputusan dan pola pikirnya yang bersumber dari ajaran Islam. Identitas ini tercermin dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Masyumi serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi. Salah satu resolusi yang dikeluarkan Masyumi pada masa perang kemerdekaan, menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk melakukan jihad fi sabilillah dalam menghadapi segala bentuk penjajahan. Anggaran Dasar Masyumi menyebutkan bahwa tujuan partai adalah untuk menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Ideologi Masyumi sebagai partai politik baru diungkapkan dalam manifesto politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947.[22] Lambatnya penjelasan tentang ideologi Masyumi bukan karena masalah di dalam internal partai, melainkan karena pada saat yang sama, Masyumi sedang disibukkan dengan keterlibatan mereka dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Setelah Indonesia memperoleh kedaulatan secara penuh, para pemimpin Masyumi mulai memanfaatkan situasi dengan menafsirkan asas Partai Masyumi, yang disahkan dalam Muktamar Masyumi ke-6 yang digelar pada bulan Agustus 1952. Sejak tahun 1952 sampai Partai Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 asas Partai Masyumi adalah Islam. Selain itu, Masyumi juga mengeluarkan tafsir asas yang merupakan rumusan resmi ideologi partai yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi para anggota Masyumi.

Partai Penerus Masyumi

Partai Bulan Bintang
Partai Amanat Nasional
Partai Keadilan Sejahtera

Pahlawan Nasional Haji Agus Salim

Admin Januari 26, 2018 Pahlawan Nasional , Sejarah 0 Comments

Haji Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Sumatera Barat, dengan nama Musyudul Haq yang berarti ‘pembela kebenaran’. Ayahnya yang seorang jaksa di pengadilan Riau memungkinkan Haji Agus Salim untuk belajar di sekolah dasar Belanda ELS (Europeese Lager School). Lulus pada 1897, dia bertolak ke Batavia untuk masuk ke Hogere Burger School (HBS), sekolah lanjutan yang sebenarnya hanya untuk orang-orang Eropa. Pada masa itu,sangat jarang melihat anak pribumi masuk ke sekolah Eropa. Ia lulus dari HBS dengan nilai paling tinggi di tingkat nasional, mengalahkan orang-orang Belanda saat berusia 19 tahun.

Beliau pun berniat melanjutkan ke sekolah dokter di Belanda. Namun, permohonan beasiswanya tidak diluluskan pemerintah Belanda, sementara keluarga beliau tidak memiliki uang. Baru setelah R.A. Kartini yang mendengar berita mengenai Haji Agus Salim memberi rekomendasi, pemerintah Belanda pun memberi beasiswa. Terlanjur merasa tersinggung, Haji Agus Salim pun menolaknya. Agus Salim memilih berangkat ke Jedah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda, antara 1906-1911. Di sana, dia memperdalam ilmu agama Islam dan mempelajari diplomasi. Beliau juga belajar beragam bahasa, seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, dan Jepang.

Pulang ke Indonesia, pada tahun 1915, Haji Agus Salim masuk ke dalam Serikat Islam (SI) pada masa kepemimpinan H.O.S. Cokroaminoto . Dalam waktu singkat, mereka menjadi kawan baik dan bekerja sama demi masa depan Indonesia. Haji Agus Salim lantas dipercaya menggantikan Cokroaminoto di Volksraad pada 1922-1925. Di sini, beliau tak jarang bicara terbuka, keras, dan menantang. Seiring bergesernya gaya perjuangan SI ke arah non kooperatif, Agus Salim mundur dari Volksraad . Ia kemudian aktif di JIB (Jong Islamieten Bond) dan bekerja sebagai jurnalis.

Agus Salim kemudian menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia bahkan termasuk dalam tim kecil perumus Pembukaan UUD RI. Bersama Djajadiningrat dan Soepomo, ia juga menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh UUD 1945. Haji Agus Salim merupakan tokoh pemberani yang pandai berargumentasi dengan cerdas sehingga Sukarno pun memberinya julukan The Grand Old Man. Setelah kemerdekaan, Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri pada beberapa kabinet.

Haji Agus Salim ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keppres nomor 657 tahun 1961.

KARIR POLITIK

Karir politik Agus Salim berawal di SI, bergabung dengan HOS Tjokroaminoto dan Abdul Muis pada 1915. Ketika kedua tokoh itu mengundurkan diri dari Volksraad sebagai wakil SI akibat kekecewaan mereka terhadap pemerintah Belanda, Agus Salim menggantikan mereka selama empat tahun (1921-1924) di lembaga itu. Tapi, sebagaimana pendahulunya, dia merasa perjuangan “dari dalam” tak membawa manfaat. Dia keluar dari Volksraad dan berkonsentrasi di SI.

Pada 1923, benih perpecahan mulai timbul di SI. Semaun dan kawan-kawan menghendaki SI menjadi organisasi yang condong ke kiri, sedangkan Agus Salim dan Tjokroaminoto menolaknya. Buntutnya SI terbelah dua: Semaun membentuk Sarekat Rakyat yang kemudian berubah menjadi PKI, sedangkan Agus Salim tetap bertahan di SI. Karier politiknya sebenarnya tidak begitu mulus.

Dia pernah dicurigai rekan-rekannya sebagai mata-mata karena pernah bekerja pada pemerintah. Apalagi, dia tak pernah ditangkap dan dipenjara seperti Tjokroaminoto. Tapi, beberapa tulisan dan pidato Agus Salim yang menyinggung pemerintah mematahkan tuduhan-tuduhan itu. Bahkan dia berhasil menggantikan posisi Tjokroaminoto sebagai ketua setelah pendiri SI itu meninggal dunia pada 1934.

Peran Haji Agus Salim

Selain menjadi tokoh SI, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri Jong Islamieten Bond. Di sini dia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam kongres Jong Islamieten Bond ke-2 di Yogyakarta pada 1927, Agus Salim dengan persetujuan pengurus Jong Islamieten Bond menyatukan tempat duduk perempuan dan laki-laki. Ini berbeda dari kongres dua tahun sebelumnya yang dipisahkan tabir; perempuan di belakang, laki-laki di depan. ”Ajaran dan semangat Islam memelopori emansipasi perempuan,” ujarnya.

Agus Salim pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada akhir kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, dia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kepiawaiannya berdiplomasi membuat dia dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudah pengakuan kedaulatan Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri.

Dengan badannya yang kecil, di kalangan diplomatik Agus Salim dikenal dengan julukan The Grand Old Man, sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Sebagai pribadi yang dikenal berjiwa bebas. Dia tak pernah mau dikekang oleh batasan-batasan, bahkan dia berani mendobrak tradisi Minang yang kuat. Tegas sebagai politisi, tapi sederhana dalam sikap dan keseharian.

Dia berpindah-pindah rumah kontrakan ketika di Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Di rumah sederhana itulah dia menjadi pendidik bagi anak-anaknya, kecuali si bungsu, bukan memasukkannya ke pendidikan formal. Alasannya, selama hidupnya Agus Salim mendapat segalanya dari luar sekolah. ”Saya telah melalui jalan berlumpur akibat pendidikan kolonial,” ujarnya tentang penolakannya terhadap pendidikan formal kolonial yang juga sebagai bentuk pembangkangannya terhadap kekuasaan Belanda. Agus Salim wafat pada 4 November 1954 dalam usia 70 tahun.

Dalam teori komunikasi, pola berpikir seseorang dipengaruhi oleh latar belakang hidup di lingkungannya. Seorang tokoh yang berperan dalam gerakan moderen Islam di Indonesia, Agus Salim, memiliki pola berpikir yang dipengaruhi oleh lingkungannya dalam hal sosial-intelektual. Dia adalah anak dari pejabat pemerintah yang juga berasal dari kalangan bangsawan dan agama.

Jadi, sejak kecil ia hidup di lingkungan yang penuh dengan nuansa-nuansa keagamaan. Setelah menyelesaikan studi sekolah pertengahannya di Jakarta, dia bekerja untuk konsulat Belanda di Jeddah (1906-1909). Di sini dia mempelajari kembali lebih dalam tentang Islam, kendatipun dia memberi pengakuan: “meskipun saya terlahir dalam sebuah keluarga Muslim yang taat dan mendapatkan pendidikan agama sejak dari masa kanak-kanak, [setelah masuk sekolah Belanda] saya mulai merasa kehilangan iman.”

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa Agus Salim adalah seorang yang anti-nasionalisme. Perjuangannya dalam mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita adalah bukti bahwa dia adalah seorang yang berjiwa nasionalisme. Perjuangan Agus salim dalam meraih kemakmuran bagi rakyat Indonesia patut kita apresiasi bersama sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, kenikmatan hidup saat ini yang kita rasakan di Indonesia tak lain dan tak bukan adalah hasil jerih payah dari para pejuang kemerdekan dan alangkah lebih baik apabila perjuangan mereka di masa lalu dapat kita hayati untuk merevitalisasi semangat dalam diri menggali secara konsisten khazanah-khazanah keislaman, kemoderenan, dan ke-Indonesiaan.

Soekiman Wirjosandjojo Hasil Karya dan Pengabdiannya

Admin Januari 26, 2018 Pahlawan Nasional , Sejarah 0 Comments

Di masa penjajahan, kata 'Indonesia' belum dikenal. Wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini dikenal dengan nama Hindia-Belanda. Ada susuatu yang hampir-hampir dilupakan, yang pertama kali menggunakan "Indonesia" sebagai nama organisasi ialah organisasi para mahasiswa Hindia-Belanda yang menuntut ilmu di Negeri Belanda.

Pada 1920-an terjadi peristiwa revolusioner, yaitu perubahan nama organisasi mahasiswa pribumi itu dari Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia Belanda/PHB) menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia/PI).

Para mahasiswa bumiputera di Belanda itu pun mengubah nama majalah organisasinya dari Hindia Poetera menjadi Indonesia Merdeka, memperkenalkan semboyan "Indonesia Merdeka, sekarang!", serta mengumumkan Manifesto Politik yang berisi hasrat memperjuangkan tercapainya kemerdekaan Indonesia yang demokratis.

Menurut Taufik Abdullah, peristiwa di atas menyatakan tiga hal fundamental. Pertama, adanya bangsa bernama Indonesia. Kedua, adanya sebuah negeri bernama Indonesia. Ketiga, bangsa itu menuntut kemerdekaan bagi negerinya. Para mahasiswa aktivis Perhimpunan Indonesia itulah yang sesungguhnya merupakan pelopor pergerakan nasionalisme antikolonial yang radikal.

Ketika peristiwa revolusioner itu terjadi (th 1923), Ketua PHB (Perhimpunan Hindia Belanda) ialah mahasiswa kedokteran bernama Soekiman Wirjosandjojo (1898-1974). Di masa kepemimpinan Soekiman, PHB (Perhimpunan Hindia Belanda) memperingati hari ulang tahun ke-15. Pada kesempatan itulah diterbitkan Buku Peringatan yang isinya mencerminkan semangat yang menjiwai perubahan nama PHB menjadi PI (Perhimpunan Indonesia). Pada ulang tahun ke-15 itu dideklarasikan dasar-dasar perjuangan PI yang pada pokoknya menekankan ideologi kesatuan dan prinsip-prinsip demokrasi.

Soekiman lahir di Sewu, Solo tahun 1898, dari keluarga yang taat beragama. Setelah usianya mencukupi ia masuk ke ELS, kemudian melanjutkan ke STOVIA (Sekolah Dokter) di Jakarta. Pada usia 29 tahun ia lulus dari Universitas Amsterdam bagian kesehatan. Selama menuntut ilmu di negeri itu, ia mendalami masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Karena kecakapannya, ia terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia (1925).

Sekembali ke Tanah Air, Soekiman menjadi aktivis Partai Sarekat Islam, salah seorang penggagas pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI, kini Universitas Islam Indonesia), aktivis Persyarikatan Muhammadiyah, mendirikan dan memimpin Partai Islam Indonesia (PII), serta menjadi anggota Dokuritsu Zjunbi Tjoosakai (Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) yang merumuskan konstitusi dan falsafah negara. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soekiman turut mendirikan dan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Masjumi (1945-1949), dan menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia (1951-1952).

SIKAP PERWIRA SOKIMAN WIRJOSANDJOYO

Sebagi Ketum Masjumi, Soekiman menolak politik perundingan yang dijalankan PM Sutan Sjahrir. Soekiman nyaring menolak segala bentuk perundingan dengan Belanda, meskipun tokoh-tokoh Masjumi seperti H Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohamad Roem, dan KH A Wahid Hasjim berada dalam Kabinet Sjahrir dan menjadi tim perunding.

Masjumi di bawah Soekiman menganggap Kabinet Sjahrir tidak melihat "perubahan radikal dan mentale revolutie (revolusi mental) dari jiwa bangsa kita yang dahulu bersifat lemah dan tak berdaya menjadi kuat penuh meluap dengan semangat perjuangan (militan)." Masjumi hanya mau berunding dengan Belanda atas dasar diakuinya kedaulatan negara RI.

Dengan sikap dasar Masjumi seperti itu, mudah dimengerti mengapa Soekiman akrab dengan Tan Malaka. Atas dasar kesamaan pandangan itulah bersama Tan Malaka, partai-partai politik, dan sejumlah organisasi massa; Soekiman membentuk Persatuan Perjuangan yang merupakan barisan oposisi terhadap Sjahrir. Masjumi aktif dalam Sekretariat Persatuan Perjuangan.

Tentang keikutsertaan Masjumi dalam Persatuan Perjuangan, Natsir menjelaskan, "Waktu itu perjuangan menghendaki kebersamaan. Jadi, Masjumi pun ikut. Yang penting ikut tanda tangan. Ndak pikir kita partai besar atau golongan kecil. Tapi Saudara juga harus mencatat, orang-orang Masjumi di kabinet, tetap mendukung Sjahrir. Itulah romantika dan dinamikanya perjuangan pada saat itu."

Lambang Masyumi

Rupanya dari perbedaan sikap terhadap politik perundingan, perbedaan antara Soekiman dengan Natsir, bermula. Posisi Soekiman sebagai ketum Masjumi berakhir sesudah pada Muktamar 1949 dia dikalahkan oleh Natsir.

Yang menarik, dan ini sangat luar biasa, Natsir sebagai pemenang tidak menyingkirkan Soekiman. Dan Soekiman yang senior tidak merajuk karena dikalahkan oleh juniornya. Sampai Masjumi membubarkan diri pada September 1960, Soekiman tetap aktif di Masjumi. Di era Natsir sebagai Ketua Umum, Soekiman presiden partai. Soekiman adalah wakil ketua umum di bawah Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito. Padahal, seperti diakui Prawoto, Soekimanlah yang mengenalkannya dengan dunia politik.

Dengan sejumlah perbedaan antara Soekiman dengan Natsir dan Prawoto, pada saatnya harus memilih antara setia atau meninggalkan kawan satu partai, Soekiman memilih sikap perwira: setia kepada teman seperjuangan.

Pada 1960, Presiden Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955. Sebagai gantinya, Bung Karno membentuk DPR Gotong Royong yang semua anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Dalam rangka itu, Bung Karno meminta kesediaan Soekiman untuk menjadi anggota DPR-GR sebagai wakil dari kalangan cendekiawan. Konon Bung Karno berniat menjadikan Soekiman sebagai ketua DPR-GR. Soekiman menolak tawaran itu. Dia merasa tidak mengerti mengapa dirinya "dikecualikan dari tindakan Presiden mengeksitkan Masjumi dalam usahanya meretool DPR pilihan rakyat, dan (ditunjuk) menjadi anggota DPR-GR!"

Bagi Soekiman, "Sukarlah kiranya diharapkan daripada saya suatu sikap yang mengandung unsur ketidakperwiraan bahkan yang bersifat kerendahan budi jika umpamanya sampai terjadi: Masjumi dieksitkan, dan saya sedia dimasukkan dalam DPR-GR!" Meminjam istilah seorang teman, Soekiman telah menempatkan jabatan publik sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan.

KABINET SUKIMAN-SUWIRYO

Pada 27 april 1951 di bentuklah kabinet baru yang merupakan koalisi partai besar ,yaitu PNI dan MASYUMI . Pemimpin : Dr. Sukiman Wirjosandjojo (masyumi) dan Suwiryo (PNI). Sejak 23 Februari 1952 kabinet ini menjadi demisioner yaitu harus mengembalikan mandat kepada presiden meskipun masih melaksanakan tugas sehari hari menunggu perdana mentri baru . Penyebab jatuhnya kabinet yaitu ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi ,teknik,dan persenjataan dari Amerika Serikat atas dasar Mutual Security Act (MSA). Persetujuan ini ditafsirkan Indonesia telah memasuki blog barat yang bertentangan dengan politik luar negri bebas dan aktif. Soekiman dengan Natsir dan Prawoto, pada saatnya harus memilih antara setia atau meninggalkan kawan satu partai, Soekiman memilih sikap perwira yaitu setia kepada teman seperjuangan.

ASAL MULA TRADISI, PEMBERIAN THR

Salah satu program kerja kabinet Soekiman adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan Pamong Pradja (saat ini pegawai negeri sipil).Kabinet Soekiman selalu membayarkan tunjangan kepada semua pegawai Pamong Praja di tiap akhir bulan Ramadhan sebesar Rp125 (waktu itu setara dengan US$11, sekarang setara Rp1,1 juta) hingga Rp200 (US$17,5, sekarang setara Rp1,75 juta). "Bukan hanya itu saja, kabinet tersebut juga selalu memberikan tunjangan beras setiap bulannya. Nah, sejak itulah THR jadi anggaran rutin di pemerintahan bahkan sekarang kalau ada perusahaan yang mangkir tak bayar THR karyawannya bisa kena tegur pemerintah, bahkan kena pinalti .