Akibat angin kencang yang terjadi pada Minggu (28/1) malam hingga Senin (29/1) dini hari sejumlah pohon di Sleman dilaporkan tumbang. (Dok BPBD Sleman)SLEMAN - Menjelang bulan Februari, intensitas hujan di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi.Beberapa kali hujan yang disertai angin kencang juga melanda beberapa wilayah di kabupaten yang berada...
Selasa, 30 Januari 2018
Angin kencang yang terjadi di Kabupaten Sleman pada Selasa (30/1) pagi mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Dalam laporan yang diterima Tribun Jogja, pohon tumbang menyebar di berbagai kecamatan terutama di sisi timur Sleman. SLEMAN - Angin kencang yang terjadi di Kabupaten Sleman pada Selasa (30/1/2018) pagi mengakibatkan sejumlah pohon tumbang....
Senin, 29 Januari 2018
SLEMAN | KPU Sleman akan melakukan verifikasi fakatual Kepengurusan dan keanggoaan Partai Bulan Bintang Kabupaten Sleman Hari Kamis, 1 Februari 2018.Komisioner KPU Sleman Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Imanda Yulianto menuturkan, tim dari KPU akan mendatangi masing-masing kantor DPC. Nantinya dari parpol yang akan mendatangkan...
KULON PROGO — Komisi Pemilihan Umum Kulonprogo akan melakukan verifikasi terhadap 16 parpol valon peserta pemilu dalam waktu tiga hari, yakni tanggl 30 Januari hingga 1 Februari 2017.Dalam aturan yang diterbitkan KPU RI, KPU Kota dan Kabupaten hanya diberikan waktu yaitu dari Selasa (30/1/2018) hingga Kamis minggu depan.Komisioner KPU Kulonprogo, Panggih...
GUNUNGKIDUL - Komisi Pemilihan Umum KPU) Kabupaten Gunungkidul melaksanakan verifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan 15 Partai Politik (Parpol) yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul.Ketua KPU Gunungkidul, M Zaenuri Ikhsan mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan...
SLEMAN |Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman akan melakukan proses verifikasi faktual terhadap semua Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019. Hal itu sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Proses verifikasi faktual...
Sabtu, 27 Januari 2018
ENREKANG - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Sulsel, Badaruddin Puang Sabang menyambangi Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Minggu (21/1/2018).Kedatangannya untuk melakukan rapat koordinasi dengan pengurus dan kader DPC PBB Enrekang.Usai melakukan rapat internal, Badaruddin melakukan konferensi pers terkait sikap...
Jumat, 26 Januari 2018
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Council of Indonesian Muslim Associations) atau disingkat menjadi Masyumi, adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama Era Demokrasi Liberal di Indonesia. Partai ini dilarang pada tahun 1960 oleh Presiden Sukarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI. Masyumi adalah nama yang diberikan...
Haji Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Sumatera Barat, dengan nama Musyudul Haq yang berarti ‘pembela kebenaran’. Ayahnya yang seorang jaksa di pengadilan Riau memungkinkan Haji Agus Salim untuk belajar di sekolah dasar Belanda ELS (Europeese Lager...
...
Di masa penjajahan, kata 'Indonesia' belum dikenal. Wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini dikenal dengan nama Hindia-Belanda. Ada susuatu yang hampir-hampir dilupakan, yang pertama kali menggunakan "Indonesia" sebagai nama organisasi ialah organisasi para mahasiswa Hindia-Belanda yang menuntut ilmu di Negeri Belanda.
Pada 1920-an terjadi peristiwa revolusioner, yaitu perubahan nama organisasi mahasiswa pribumi itu dari Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia Belanda/PHB) menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia/PI).
Para mahasiswa bumiputera di Belanda itu pun mengubah nama majalah organisasinya dari Hindia Poetera menjadi Indonesia Merdeka, memperkenalkan semboyan "Indonesia Merdeka, sekarang!", serta mengumumkan Manifesto Politik yang berisi hasrat memperjuangkan tercapainya kemerdekaan Indonesia yang demokratis.
Menurut Taufik Abdullah, peristiwa di atas menyatakan tiga hal fundamental. Pertama, adanya bangsa bernama Indonesia. Kedua, adanya sebuah negeri bernama Indonesia. Ketiga, bangsa itu menuntut kemerdekaan bagi negerinya. Para mahasiswa aktivis Perhimpunan Indonesia itulah yang sesungguhnya merupakan pelopor pergerakan nasionalisme antikolonial yang radikal.
Ketika peristiwa revolusioner itu terjadi (th 1923), Ketua PHB (Perhimpunan Hindia Belanda) ialah mahasiswa kedokteran bernama Soekiman Wirjosandjojo (1898-1974). Di masa kepemimpinan Soekiman, PHB (Perhimpunan Hindia Belanda) memperingati hari ulang tahun ke-15. Pada kesempatan itulah diterbitkan Buku Peringatan yang isinya mencerminkan semangat yang menjiwai perubahan nama PHB menjadi PI (Perhimpunan Indonesia). Pada ulang tahun ke-15 itu dideklarasikan dasar-dasar perjuangan PI yang pada pokoknya menekankan ideologi kesatuan dan prinsip-prinsip demokrasi.
Soekiman lahir di Sewu, Solo tahun 1898, dari keluarga yang taat beragama. Setelah usianya mencukupi ia masuk ke ELS, kemudian melanjutkan ke STOVIA (Sekolah Dokter) di Jakarta. Pada usia 29 tahun ia lulus dari Universitas Amsterdam bagian kesehatan. Selama menuntut ilmu di negeri itu, ia mendalami masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Karena kecakapannya, ia terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia (1925).
Sekembali ke Tanah Air, Soekiman menjadi aktivis Partai Sarekat Islam, salah seorang penggagas pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI, kini Universitas Islam Indonesia), aktivis Persyarikatan Muhammadiyah, mendirikan dan memimpin Partai Islam Indonesia (PII), serta menjadi anggota Dokuritsu Zjunbi Tjoosakai (Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) yang merumuskan konstitusi dan falsafah negara. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soekiman turut mendirikan dan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Masjumi (1945-1949), dan menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia (1951-1952).
SIKAP PERWIRA SOKIMAN WIRJOSANDJOYO
Sebagi Ketum Masjumi, Soekiman menolak politik perundingan yang dijalankan PM Sutan Sjahrir. Soekiman nyaring menolak segala bentuk perundingan dengan Belanda, meskipun tokoh-tokoh Masjumi seperti H Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohamad Roem, dan KH A Wahid Hasjim berada dalam Kabinet Sjahrir dan menjadi tim perunding.
Masjumi di bawah Soekiman menganggap Kabinet Sjahrir tidak melihat "perubahan radikal dan mentale revolutie (revolusi mental) dari jiwa bangsa kita yang dahulu bersifat lemah dan tak berdaya menjadi kuat penuh meluap dengan semangat perjuangan (militan)." Masjumi hanya mau berunding dengan Belanda atas dasar diakuinya kedaulatan negara RI.
Dengan sikap dasar Masjumi seperti itu, mudah dimengerti mengapa Soekiman akrab dengan Tan Malaka. Atas dasar kesamaan pandangan itulah bersama Tan Malaka, partai-partai politik, dan sejumlah organisasi massa; Soekiman membentuk Persatuan Perjuangan yang merupakan barisan oposisi terhadap Sjahrir. Masjumi aktif dalam Sekretariat Persatuan Perjuangan.
Tentang keikutsertaan Masjumi dalam Persatuan Perjuangan, Natsir menjelaskan, "Waktu itu perjuangan menghendaki kebersamaan. Jadi, Masjumi pun ikut. Yang penting ikut tanda tangan. Ndak pikir kita partai besar atau golongan kecil. Tapi Saudara juga harus mencatat, orang-orang Masjumi di kabinet, tetap mendukung Sjahrir. Itulah romantika dan dinamikanya perjuangan pada saat itu."
 |
| Lambang Masyumi |
Rupanya dari perbedaan sikap terhadap politik perundingan, perbedaan antara Soekiman dengan Natsir, bermula. Posisi Soekiman sebagai ketum Masjumi berakhir sesudah pada Muktamar 1949 dia dikalahkan oleh Natsir.
Yang menarik, dan ini sangat luar biasa, Natsir sebagai pemenang tidak menyingkirkan Soekiman. Dan Soekiman yang senior tidak merajuk karena dikalahkan oleh juniornya. Sampai Masjumi membubarkan diri pada September 1960, Soekiman tetap aktif di Masjumi. Di era Natsir sebagai Ketua Umum, Soekiman presiden partai. Soekiman adalah wakil ketua umum di bawah Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito. Padahal, seperti diakui Prawoto, Soekimanlah yang mengenalkannya dengan dunia politik.
Dengan sejumlah perbedaan antara Soekiman dengan Natsir dan Prawoto, pada saatnya harus memilih antara setia atau meninggalkan kawan satu partai, Soekiman memilih sikap perwira: setia kepada teman seperjuangan.
Pada 1960, Presiden Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu 1955. Sebagai gantinya, Bung Karno membentuk DPR Gotong Royong yang semua anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Dalam rangka itu, Bung Karno meminta kesediaan Soekiman untuk menjadi anggota DPR-GR sebagai wakil dari kalangan cendekiawan. Konon Bung Karno berniat menjadikan Soekiman sebagai ketua DPR-GR. Soekiman menolak tawaran itu. Dia merasa tidak mengerti mengapa dirinya "dikecualikan dari tindakan Presiden mengeksitkan Masjumi dalam usahanya meretool DPR pilihan rakyat, dan (ditunjuk) menjadi anggota DPR-GR!"
Bagi Soekiman, "Sukarlah kiranya diharapkan daripada saya suatu sikap yang mengandung unsur ketidakperwiraan bahkan yang bersifat kerendahan budi jika umpamanya sampai terjadi: Masjumi dieksitkan, dan saya sedia dimasukkan dalam DPR-GR!" Meminjam istilah seorang teman, Soekiman telah menempatkan jabatan publik sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan.
KABINET SUKIMAN-SUWIRYO
Pada 27 april 1951 di bentuklah kabinet baru yang merupakan koalisi partai besar ,yaitu PNI dan MASYUMI . Pemimpin : Dr. Sukiman Wirjosandjojo (masyumi) dan Suwiryo (PNI). Sejak 23 Februari 1952 kabinet ini menjadi demisioner yaitu harus mengembalikan mandat kepada presiden meskipun masih melaksanakan tugas sehari hari menunggu perdana mentri baru . Penyebab jatuhnya kabinet yaitu ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi ,teknik,dan persenjataan dari Amerika Serikat atas dasar Mutual Security Act (MSA). Persetujuan ini ditafsirkan Indonesia telah memasuki blog barat yang bertentangan dengan politik luar negri bebas dan aktif. Soekiman dengan Natsir dan Prawoto, pada saatnya harus memilih antara setia atau meninggalkan kawan satu partai, Soekiman memilih sikap perwira yaitu setia kepada teman seperjuangan.
ASAL MULA TRADISI, PEMBERIAN THR
Salah satu program kerja kabinet Soekiman adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan Pamong Pradja (saat ini pegawai negeri sipil).Kabinet Soekiman selalu membayarkan tunjangan kepada semua pegawai Pamong Praja di tiap akhir bulan Ramadhan sebesar Rp125 (waktu itu setara dengan US$11, sekarang setara Rp1,1 juta) hingga Rp200 (US$17,5, sekarang setara Rp1,75 juta). "Bukan hanya itu saja, kabinet tersebut juga selalu memberikan tunjangan beras setiap bulannya. Nah, sejak itulah THR jadi anggaran rutin di pemerintahan bahkan sekarang kalau ada perusahaan yang mangkir tak bayar THR karyawannya bisa kena tegur pemerintah, bahkan kena pinalti .
Kamis, 25 Januari 2018
...
BAROMET.INFO|Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai penunjukkan pelaksana tugas (Plt) gubernur dari Polri dalam masa pilkada 2018 justru akan membebani presiden.
“Kalau nanti kinerjanya kurang baik dan terjadi situasi kurang kondusif, maka Presiden yang akan menjadi sasaran protes publik,” katanya, Kamis (25/1) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan terkait informasi yang disampaikan Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul kemungkinan dua perwira tinggi Polri untuk mengisi kekosongang jabatan Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dalam masa Pilkada 2018.
Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, Wakapolri Komjen Syafruddin saat memberikan arahan mengatakan, ada dua perwira tinggi Polri yang mendapat kepercayaan untuk memimpin sementara di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Dua perwira tinggi Polri tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat serta Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
Polri, kata dia, masih menunggu surat resminya dari Menteri Dalam Negeri untuk memastikan siapa yang akan menduduki jabatan sementara tersebut.
Sementara itu, Zulkifli mengatakan baru mendengar informasi tersebut.
Menurut Zulkifli, Hasan Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah provinsi strategis dengan jumlah penduduk padat, mengapa tidak menunjuk pejabat eselon satu dari Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, saat ini sudah memasuki tahun politik dan politik nasional menjadi dinamis.
Untuk itu, bila hal itu benar nantinya, Zulkifli mempertanyakan keputusan Menteri Dalam Negeri yang kurang lazim dengan menunjuk personil dari Polri menjadi Plt gubenur tersebut.
Rabu, 24 Januari 2018
SLEMAN | Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kabupaten Sleman menyatakan siap menghadapi verifikasi faktual sebagai syarat pendaftaran pemilu 2019.Demikian dikatakan oleh ketua KAPPU (Komisi Aksi Pemenangan Pemilihan Umum) Cabang kabupaten Sleman Muhammad Nadjib, hari ini di Markas Cabang PBB Sleman."Verifikasi fakual akan dilaksanakan...
Minggu, 21 Januari 2018
Tangerang -- Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY meminta umat Islam di dunia memberi teladan yang baik kepada dunia. Hal ini dilakukan demi menangkal gelombang ketakutan terhadap Islam atau islamophobia yang terjadi di banyak negara."Islamophobia di dunia ini mulai bergerak kemana-mana. Ini harus dipatahkan,...
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa partainya telah siap menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Hal itu dikatakan Yusril usai memimpin rapat harian DPP PBB di markas partai, Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta (Minggu 21/1/2018).Yusril mengatakan sebelum putusan MK minggu yang lalu, PBB sebenarnya telah lolos verifikasi....
Tangerang, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengajak tokoh-tokoh pesantren untuk terjun berpolitik. Dia juga berharap ulama tidak alergi terhadap politik."Jangan sampai umat Islam jadi penonton dan tamu di rumah sendiri," kata Yusril di Pesantren Daar El-Qolam di Tangerang, Minggu (21/1).Menurut Yusril para tokoh...
